politik & kebijakan publik

IDE KONTRAK SOSIAL, AKAD POLITIK DAN APLIKASINYA

2007-10-02T01:38:00.000-07:00

‘INDONESIAN INSTITUTE FOR COMPETENCE’ (IIC)

Lembaga Kompetensi Indonesia (LKI)

Dewan Pendiri: Nanang Surakhman Pujalaksana, Syafuan Rozi Soebhan, Ahmad Dharsono

LATAR BELAKANG

Dalam era global diperlukan kesiapan lebih dalam membina keahlian dan profesionalitas individu dan kecerdasan masyarakat agar bangsa ini bisa penuh percaya diri dalam melangkah ke depan. Pembentukan sikap yang menghargai waktu, berfikir positif, proaktif, peka terhadap tuntutan perubahan dan peduli lingkungan, sekaligus mampu berkreasi secara maksimal dalam semua aspek kehidupan masih terus perlu dipupuk bersama. Dengan kesadaran berlembaga dan membangun pelembagaan, manusia Indonesia akan mampu merawat apa yang sudah baik, cerdas membuat peluang baru dan akurat dalam memberikan pemecahan persoalan bangsa maupun kemanusiaan.

Bangsa Indonesia yang menjadi bagian dari warga dunia, posisinya sangat strategis karena jumlah penduduknya yang besar, maupun luas wilayahnya. Namun masih banyak yang terbengkalai, salah urus dan belum berorientasi ke kesejahteraan publik yang sebenarnya. Untuk itu SDM kita perlu dibekali dengan kompetensi plus motivasi kemajuan agar cepat dan terakselerasi dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alamnya yang melimpah ruah untuk didayagunakan secara optimal dan rasional komprehensip merangkul dan menyantuni semua.

Namun apa yang terjadi dalam dekade ini masih jauh dari harapan, selama hampir 62 tahun Merdeka, bangsa Indonesia masih terpuruk berkubang duka kemiskinan dan tidak kunjung beranjak dari tekanan ekonomi sehingga jumlah penduduk 49% kategori miskin dibawah penghasilan 2 dollar Amaerika Serikat per hari. Kondisi ini diperlukan komitmen moral dan tekad serta kerja keras semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan para pengusaha untuk mengangkat derajat kehidupan yang lebih baik, sejahtera, adil dan bermutu, sehingga akan dicapai ketahanan bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Dalam pada itu kami sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai modal pengetahuan dan spirit untuk turut serta dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia mengulurkan tangan persahabatan dan kerja sama dengan semua elemen negara dan civil-society.

Potensi sumberdaya manusia (manware) merupakan modal strategis yang perlu dirangkul dan dicerdaskan untuk mampu mengelola berbagai sumberdaya lainya seperti perangkat keras (hardware) berupa barang dan teknologi serta perangkat lunak (software) berupa jasa, informasi, pengetahuan terapan. Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang telah berpartisipasi dan bergerak dibidang Perseroan Terbatas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perhimpunan, atau Yayasan maupun bentuk lainnya.

Mereka semua telah banyak bergerak diberbagai bidang tersebut, tetapi dalam beberapa hal masih perlu dikondisikan untuk mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang permintaannya terus meningkat, baik jumlahnya maupun kualitas produknya. Kondisi ini bila disepelekan akan menyebabkan berbagai ketinggalan baik dibidang ketrampilan dan pengetahuan maupun teknologi yang berkembang cepat, sehingga tidak siap dalam menghadapi persaingan bebas Asia Pasific pada tahun 2015.

Untuk itu kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang peduli dan terpanggil untuk mengisi arena publik guna memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Kami memilih fokus tersendiri yang berorientasi terhadap ‘standar kompetensi sebagai dasar standar kualitas’ terhadap semua produk baik berupa barang, jasa, informasi dan mendorong terbangunnya inovasi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas kehidupan yang merupakan keluaran dari lembaga ini. Oleh sebab itu, lembaga ini kami namakan ‘INDONESIAN INSTITUTE FOR COMPETENCE’ (IIC).

VISI LEMBAGA

MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN DI BIDANGNYA GUNA MEMBENTUK WATAK PROFESIONAL YANG PERCAYA DIRI DAN MANDIRI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL.

MISI LEMBAGA:

1. Membangun kualitas SDM yang berkompeten dibidang profesi dan fokus kerja yang diminatinya;

2. Melaksanakan pelatihan dan penelitian ilmu pengetahuan terapan (riset dan inovasi), gaya kepemimpinan yang merangkul dan menyantuni semua (egaliterian leadership);

3. Menciptakan iklim keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kompetensi kerja dan profesinya.

4. Membangun jaringan kerja dengan institusi atau profesi yang bergerak dibidang kompetensi kerja dan profesinya;

5. Bekerjasama dengan Pemerintah dan Pengusaha untuk mendukung program pelatihan kompetensi;

6. Bekerjasama dengan negara-negara yang menerapkan standar kompetensi kerja dan profesinya;

7. Menjalin kemitraan sinergi dengan organisasi donor luar negeri dan stakeholders di bidang kompetensi kerja dan profesinya.

MOTTO: BEST DELIVERY ON RESEARCH INOVATION AND TRAINING SPECIALIST.

Maknanya adalah tekad kami untuk:

1. MEMBERIKAN KEPUASAN PELANGGAN YANG TERBAIK DALAM RISET, INOVASI DAN PELATIHAN

2. MEMBANGUN KERCAYAAN DIRI UNTUK MANDIRI DAN SIAP BERSAING.

3. SIAP MEMBERIKAN KEPUASAN PELANGGAN YANG PALING UTAMA.

4. MELAYANI PELANGGAN DENGAN SMART YAITU: SENYUM, MENYAPA, AMAN, RASIONAL DAN TERUKUR.

PARTISIPASI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PELANGGAN:

1. Divisi Pelatihan dan Analist Konsultasi:

Membidangi pelatihan yang berkaitan dengan manajemen terapan, analisis pengelolaan peluang dan resiko, pengembangan bisnis yang kreatif, tanggung jawab lembaga, menejemen perubahan, pengarusutamaan gender, pelembagaan demokrasi, inovasi pemerintahan, political-marketing, bina peradaban politik.

2. Divisi Research and Inovation:

Membidangi penelitian dan pengkajian berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan dan merancang inovasi baik gagasan, jasa maupun produk untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan yang mengemuka. Kami bergerak di bidang penelitian sosial-politik-multikultural-teknologi-ekonomi manajemen dan pengelolaan lingkungan.

Melakanakan seminar-seminar, workshop yang membahas pengetahuan dan adopsi kebijakan baru serta mencari solusi-solusi alternatif.

3. Divisi Organizer:

Membidangi jasa: untuk melaksanakan seminar, rapat-rapat, workshop, rapat kerja lokal, nasional, regional, dan internasional.

4. Divisi Konsultan Manajemen:

Membidangi: konsultasi, edukasi, dan pengkajian manajemen yang mengarah pada Inovasi baru dalam lembaga pemerintah, perbankan, perusahaan dan lain-lain.

5. Divisi Kepemimpinan bisnis, politik, pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan:

Membidangi pengkajian dan pengembangan kepemimpinan bisnis, politik, organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan.

PENGORGANISASIAN:

1. Dewan Pakar: Profesional dan Kolegial.

2. Dewan Penyantun: Donatur, Kontributor, Direksi dan Pemegang saham.

3. Direktur Utama: Nanang Surahman Pujalaksana, MA (Dipilih dari direksi)

a. Direktur bidang Research & Inovation: Syafuan Rozi, SIP, M.SI

b. Direktur bidang Training & Counsult.: Drs. Sudarsono M.Si
4. Treasurer & General Managing Director : Juventus Pohan, MBA
5. Project Trainers & Linkers Manager : Ida, Dewi
6. Members Associates: Firman Noor, MA; Synthia A. Sari, ME

7. Staf : Adm dan Komputer.

earch Inovation and Training Specialist

Kiat Berpartisipasi dalam Pembahasan RUU di DPR dan DPD

2007-10-02T00:54:00.000-07:00

Oleh : Rani Febrianti dan Ronald Rofiandri

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Ke mana saja kita dapat menyampaikan gagasan kita?
1. Anggota DPR dari Komisi atau Pansus atau Panja yang membahas
2. Badan Legislasi DPR
3. Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR
4. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
5. Fraksi-fraksi

Pilihan untuk menentukan kepada badan mana gagasan kita ingin disampaikan, sebenarnya tergantung pada RUU apa yang anda akan advokasikan/pantau dan sampai pada tahap mana RUU tersebut dibahas. Untuk RUU yang sudah masuk tahap pembahasan, akan lebih efektif apabila gagasan kita disampaikan kepada anggota DPR yang membahas RUU tersebut. Namun gagasan pada tahap awal, misalnya topik RUU tertentu atau Rancangan Akademik RUU atau naskah RUU tertentu, bisa juga disampaikan kepada kelima lembaga di atas.

Forum apa saja yang dapat kita gunakan?

Penyampaian melalui hearing/diskusi ataupun dalam rapat

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Forum ini adalah forum resmi yang ada dalam proses pembahasan sebuah RUU. Forum ini diadakan pada saat pembahasan tingkat I RUU, yaitu setelah adanya pemandangan umum fraksi atas RUU atau pemandangan umum pemerintah atas RUU dari DPR.

Untuk dapat terlibat dalam forum ini, cara-cara yang harus kita tempuh adalah:

Identifikasi terlebih dahulu, sudah sampai tingkat mana pembahasan RUU. (Lihat “Bagaimana Undang-Undang Dibuat”)
Kirimkan surat kepada ke sekretariat Komisi/Pansus yang membahas RUU. (Lihat “Komisi dan Mitra Kerjanya”)
Sebutkan maksud dan tujuan untuk meminta adanya RDPU tersebut.
Pastikan kita memiliki bahan yang siap dibagikan dalam RDPU tersebut, agar pembahasannya bisa fokus.
Pantau terus perkembangan dari gagasan kita dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

2. Audiensi atau hearing dengan fraksi-fraksi
Forum ini lebih fleksibel, artinya tidak ada waktu yang terjadualkan sehingga kita dapat melakukan kapan saja sepanjang proses pembahasan RUU itu berlangsung. Sulitnya, penjadualan dan kesediaan fraksi untuk bertemu dengan kita sepenuhnya tergantung pada kemauan fraksi tersebut. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menyampaikan surat permohonan dengan maksud, tujuan, serta identifikasi institusi/individu yang jelas, dan ditindaklanjuti melalui hubungan telepon secara intensif.

Bagimana caranya:
Hearing dengan fraksi dapat lebih mudah jika kita mengenal salah satu anggota dari fraksi yang bersangkutan. Kalaupun tidak, kita dapat memintanya ke sekretariat fraksi. Tentukan alasan serta tawaran waktu untuk bertemu untuk memudahkan fraksi/sekretariat fraksi menyusun jadual. Jangan lupa cantumkan identifikasi institusi/individu dengan jelas serta nomor telepon yang dapat dihubungi agar komunikasi penentuan jadual dapat lebih mudah terjadi.

3. Konsultasi Publik
DPR kadang-kadang melakukan mekanisme konsultasi publik (sosialisasi) untuk RUU banyak mendapatkan sorotan. Konsultasi publik (sosialisasi) biasanya dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia .

Bagaimana anda dapat berpartisipasi?

Mintalah informasi kepada sekretariat Komisi/Pansus mengenai kapan dan di mana saja konsultasi publik akan diadakan, serta organisasi yang menjadi mitra lokal DPR.
Jika kota anda termasuk yang akan dikunjungi, mintalah kepada penyelenggara lokal untuk mengundang anda dalam forum tersebut.
Jika informasi tentang mitra lokal tidak juga didapatkan, anda dapat menghubungi pemerintah daerah setempat ataupun universitas negeri di kota anda, karena Sekretariat DPR biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan perguruan tinggi di kota tersebut.
Datanglah dengan membawa usulan secara tertulis. Selain mempermudah untuk dipelajari, juga berjaga-jaga jika anda tidak sempat menyampaikan usulan secara lisan/ langsung dalam forum tersebut.
Mintalah hasil konsultasi publik tersebut dan pantaulah perkembangan usulan anda di pembahasan RUU tersebut selanjutnya.

4. Hearing dengan Badan Legislasi
Badan Legislasi DPR saat ini menjadi badan yang cukup berpengaruh dalam proses legislasi DPR. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan Badan Legislasi DPR.
a. Memasukkan naskah usulan anda untuk dijadikan RUU usul inisiatif DPR
b. Memberikan masukan atas suatu naskah RUU yang sedang dibahas

Di samping forum-forum di atas, setiap saat anda juga dapat memberikan masukan anda kepada Sekretariat Jenderal DPR RI terutama pada Deputi Bidang Perundang-undangan.

Berikut badan yang dapat anda hubungi di DPR

Badan Legislasi DPR
Ketua : FX. Soekarno
Telepon : (021) 5756040, (021) 5756041
Faks : (021) 5756379

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) DPR
Ketua : Untung Jumadi
Telepon : (021) 5715409, 5715385
Faks : (021) 5756068

Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR
Ketua : H. R. Sartono, SH, Msi
Telpon : (021) 5715738, 5844961
Faks : (021) 5715738

B. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Ke mana kita dapat menyampaikan gagasan kita?
1. Anggota DPD
2. PAH/Tim Kerja yang mengusulkan, membahas atau mempertimbangkan Usul RUU yang menjadi wewenang DPD.
3. Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
4. Sekretariat Jenderal DPD
5. Sekretariat Daerah
6. Sekretariat DPRD

Pilihan untuk menentukan kepada badan mana gagasan kita ingin disampaikan, sebenarnya tergantung pada RUU apa yang anda akan advokasikan/pantau dan sampai pada tahap mana RUU tersebut dibahas. Untuk RUU yang sudah masuk tahap pembahasan, akan lebih efektif apabila gagasan kita disampaikan kepada anggota DPD yang membahas RUU tersebut. Namun gagasan pada tahap awal, misalnya topik RUU tertentu atau Rancangan Akademik RUU atau naskah RUU tertentu, bisa juga disampaikan kepada kelima lembaga di atas.

Forum apa saja yang dapat kita gunakan?

A. Melalui Hearing dan Rapat

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Ad-Hoc (PAH) atau Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU).
Forum ini dilaksanakan oleh PAH dan PPUU kapan saja di dalam atau di luar waktu pembahasan Usul RUU dan Usul Pembentukan RUU. RDPU bisa dilaksanakan atas permintaan dari PAH, PPUU atau atas permintaan pihak lain.

Caranya:

Pastikan bahwa Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU berada dalam lingkup kewenangan DPD.
Kirimkan surat kepada Sekretariat PAH yang mengusulkan, membahas atau mempertimbangkan suatu Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU atau kepada Sekretariat PPUU.
Jika anda berada di daerah, maka anda bisa melayangkan surat anda kepada Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD, untuk meminta diadakan RDPU atas suatu Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU.
Sebutkan maksud dan tujuan anda untuk meminta adanya RDPU tersebut.
Pastikan anda memiliki bahan yang siap dibagikan dalam RDPU tersebut, agar pembahasannya bisa fokus.
Untuk akuntabilitas, anda bisa memantau perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPD sekali setahun di daerah pemilihan dalam hal ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

2. Hearing dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
Forum ini dapat dilakukan kapan saja selama di dalam atau di luar waktu pembahasan suatu Usulan RUU. Waktunya bisa pada saat masa sidang atau pada saat PPUU mengunjungi daerah dalam kunjungan kerja dalam suatu masa sidang. Caranya anda bisa menghubungi Sekretariat PPUU untuk bertemu disertai alasan dan maksud yang jelas.

Anda dapat memasukkan draf Usulan RUU kepada PPUU untuk dijadikan Usul RUU anggota DPD, dan anda juga dapat memberikan masukan terhadap pembahasan Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU.

3. Hearing dengan Anggota DPD yang merupakan anggota PAH yang mengusulkan dan membahas Usul Pembentukan RUU atau Usul RUU
Forum ini juga bisa dilaksanakan kapan saja, di dalam atau di luar masa pembahasan suatu Usulan RUU atau pada saat kunjungan kerja anggota DPD ke daerah atau pada saat Anggota DPD melakukan kegiatan kerja di daerah masing-masing. Forum ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah, di mana hasil dari kunjungan kerja dan kegiatan anggota DPD di daerah akan dilaporkan kepada semua alat kelengkapan DPD.

Anda dapat menghubungi sekretariat masing-masing PAH. Jika anda berdomisili di luar Jakarta anda bisa menghubungi Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD setempat untuk meminta bertemu dengan disertai alasan yang jelas dan tawaran waktu bertemu.

Anda dapat memasukkan draf Usulan RUU kepada Anggota DPD untuk dijadikan Usul RUU anggota DPD, serta anda dapat memberikan masukan terhadap pembahasan Usul Pembentukan RUU dan Usul RUU.

B. Melalui Surat
Setiap waktu anda bisa mengirimkan saran, kritik, dan masukan kepada anggota DPD melalui Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di daerah masing-masing. Semua masukan dan kritikan akan disampaikan kepada anggota DPD pada saat kunjungan kerja.

Caranya
Kirimkan surat langsung yang dapat berisi usulan RUU, pertimbangan atas suatu RUU yang berada dalam lingkup kewenangan DPD kepada Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD.

Daftar Kontak:
1. Sekretaris Jenderal DPD
Ketua : Dr. Ir. Siti Nurbaya MSc
Telepon : (021) 5710203
Faks : (021) 57897443

2. Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
Ketua : I Wayan Sudhirta, SH
Wakil Ketua : Intsiawati Ayus, SH, MH
Wakil Ketua : H.L Abdul Muhyi Abidin, A.Ag.
Telepon : (021) 57897330, (021) 57897243
Faks : (021) 57900741
Email : ppuu_dpd@yahoo.com (ppuu underscore dpd at yahoo dot com)

3. Surat dapat juga dialamatkan kepada Kantor Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD tingkat propinsi.

Bagaimana Undang-Undang Dibuat

2007-10-02T00:53:00.000-07:00

Oleh: Erni Setyowati dan M. Nur Sholikin

PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

http://www.parlemen.net

Sejak bulan November 2004, proses pembuatan undang-undang yang selama ini dinaungi oleh beberapa peraturan kini mengacu pada satu undang-undang (UU) yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU ini disahkan oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Mei 2004, akan tetapi baru berlaku efektif pada November 2004.

Selain itu, proses pembuatan undang-undang yang diajukan oleh Presiden juga diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden ((Perpres No. 68/2005). Perpres ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 24 UU PPP.

Pada dasarnya proses pembuatan UU setelah berlakunya UU PPP terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (Ketentuan Umum angka 1 UU PPP). Bagaimanakah prosedur rincinya?

Perencanaan
Perencanaan adalah proses dimana DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan dibuat oleh DPR dalam suatu periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu program yang bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada tahun 2000, Prolegnas merupakan bagian dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dituangkan dalam bentuk UU, yaitu UU No. 20 Tahun 2000. Dalam UU PPP, perencanaan juga diwadahi dalam Prolegnas, hanya saja belum diatur lebih lanjut akan dituangkan dalam bentuk apa. Sedangkan ketentuan tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegnas diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Siapa Yang Merancang Sebuah RUU

RUU dari Presiden

Sebelum sebuah RUU diusulkan oleh presiden ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yang dalam UU PP terdiri dari tahapan persiapan, teknik penyusunan, dan perumusan. Ketiga tahapan tersebut dapat dikemas menjadi suatu istilah yang umum digunakan yaitu perancangan.

Ketentuan yang mengatur mengenai tahapan penyusunan undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 68/2005. Sebelumnya, proses penyusunan RUU diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. Namun dengan berlakunya Perpres No. 68/2005 maka Keputusan Presiden tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan tahapan atau tata cara mempersiapkan RUU dalam Perpres ini terdiri atas (i) penyusunan RUU yang meliputi penyusunan RUU beradasarkan Prolegnas dan penyusunan RUU di luar Prolegnas, (ii) penyampaian RUU kepada DPR.

Penyusunan RUU

Penyusunan RUU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, disebut sebagai pemrakarsa, yang mengajukan usul penyusunan RUU. Penyusunan RUU dilakukan oleh pemrakarsa berdasarkan Prolegnas. Namun, dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin prakarsa kepada presiden. Pengajuan permohonan ijin prakarsa ini disertai dengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan UU yang meliputi (i). urgensi dan tujuan penyusunan, (ii). sasaran yang ingin diwujudkan, (iii). pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan (iv). jangkauan serta arah pengaturan.

Sementara itu, Perpres No. 68/2005 menetapkan keadaan tertentu yang memungkinkan pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas yaitu (a). menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; (b). meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; (c). melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi; (d). mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; atau (e). keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam hal RUU yang akan disusun masuk dalam Prolegnas maka penyusunannya tidak memerlukan persetujuan ijin prakarsa dari presiden. Pemrakarsa dalam menyusun RUU dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik dilakukan oleh pemrakarsa bersama –sama dengan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Saat ini departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diidang peraturan perundang-undangan adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham). Selanjutnya, pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian.

Penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas

Proses ini diawali dengan pembentukan panitia antar departemen oleh pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi RUU. Panitia ini akan dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Sementara itu, sekretaris panitia antar departemen dijabat oleh kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang emnyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Dalam setiap panitia antar departemen diikutsertakan wakil dari Dephukham untuk melakukan pengharmonisasian RUU dan teknis perancangan perundang-undangan.
Panitia antar departemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
Sedangkan kegiatan perancangan yang meliputi penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Hasil perancangan selanjutnya disampaikan kepada panitia antar departemen untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Dalam pembahasan RUU di tingkat panitia antar departemen, pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan RUU.

Selama penyusunan, ketua panitia antar departemen melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan.
Ketua panitia antar departemen menyampaikan rumusan akhir RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan pemrakarsa dapat menyebarluaskan RUU kepada masyarakat.

Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) dan menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan. Pertimbangan dan paraf persetujuan dari Menhukham diutamakan pada harmonisasi konsepsi dan teknik perancangan perundang-undangan. Pertimbangan dan paraf persetujuan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak RUU diterima.

Apabila pemrakarsa melihat ada perbedaan dalam pertimbangan yang telah diterima maka pemrakarsa bersama dengan Menhukham menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil maka Menhukham melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada presiden untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya, perumusan ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan Menhukham.

Dalam hal RUU tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun segi teknik perancangan perundang-undangan maka pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada presiden untuk disampaikan kepada DPR. Namun, apabila presiden berpendapat RUU masih mengandung permasalahan maka presiden menugaskan kepada Menhukham dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan kembali penyempurnaan RUU tersebut dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penugasan maka pemrakarsa harus menyampaikan kembali RUU kepada presiden.

Penyusunan RUU diluar Prolegnas

Pada dasarnya Proses penyusunan RUU diluar Prolegnas sama dengan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas. Hanya saja, dalam menyusun RUU diluar prolegnas ada tahapan awal yang wajib dijalankan sebelum masuk dalam tahapan penyusunan undang-undang sebagaimana diuraikan sebelumnya.
Tahapan awal ini dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Proses ini dilakukan melalui metode konsultasi antara pemrakarsa dengan Menhukham.

Selanjutnya, untuk kelancaran pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Menhukham mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum dan/atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga pemrakarsa dan lembaga terkait lainnya. Proses ini juga dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau organisasi.

Apabila koordinasi tersebut tidak berhasil maka Menhukham dan pemrakarsa melaporkan kepada presiden disertai dengan penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pandangan yang muncul. Pelaporan kepada presiden ini ditujukan untuk mendapatkan keputusan atau arahan yang sekaligus merupakan izin prakarsa penyusunan RUU.

Namun, apabila koordinasi yang bertujuan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tersebut berhasil maka pemrakarsa menyampaikan konsepsi RUU tersebut kepada presiden untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya, apabila presiden menyetujui maka pemrakarsa membentuk panitia antar departemen.

Tacara pembentukan panitia antar departemen dan penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas yang telah diuraikan sebelumnya.

Penyampaian RUU Kepada DPR

RUU yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Proses ini diawali dengan penyampaian surat presiden yang disiapkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUU disertai dengan keterangan pemerintah mengenai RUU yang dimaksud.

RUU dari DPR

Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang biasanya melakukan proses penyiapan suatu RUU. Sebagai ilustrasi, RUU Komisi Anti Korupsi dipersiapkan oleh Fraksi PPP, sedangkan pada RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (TCP3) dipersiapkan oleh tim asistensi Baleg (Badan Legislasi).

Di samping itu ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk mempersiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan-badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (PPPDI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan tim perancang sekretariat DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rancangan undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi sebagai penggodok RUU, baik Baleg maupun tim ahli dari fraksi memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Baleg misalnya, di samping melakukan sendiri penelitian atas beberapa rancangan undang-undang, juga bekerjasama dengan berbagai universitas di beberapa daerah di Indonesia. Untuk satu RUU biasanya Baleg akan meminta tiga universitas untuk melakukan penelitian dan sosialisasi atas hasil penelitian tersebut.

Baleg juga banyak mendapatkan draft RUU dari masyarakat sipil, misalnya RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi dari ICEL (Indonesian Center for Enviromental Law), RUU tentang Kewarganegaraan dari GANDI (Gerakan Anti Diskriminasi) dan RUU Ketenagakerjaan dari Kopbumi. Bagi masyarakat sipil, pintu masuk suatu usulan mungkin lebih terlihat "netral" bila melalui Baleg ketimbang melalui fraksi, karena terkesan tidak terafiliasi dengan partai apapun.

Sedangkan PPPI yang memiliki 43 orang peneliti, lebih banyak berfungsi membantu pihak Baleg maupun sekretariat guna mempersiapkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan maupun dalam memberikan pandangan atas RUU yang sedang dibahas. Selain itu PPPDI sering juga melakukan riset untuk membantu para anggota DPR dalam melakukan tugas mereka, baik itu untuk fungsi legislasi, pengawasan, maupun budgeter.

Pada tingkat fraksi penyusunan sebuah RUU dimulai dari adanya amanat muktamar partai. Kemudian fraksi tersebut membentuk tim pakar yang merancang RUU tersebut berdasarkan masukan masyarakat melalui DPP maupun DPD partai.

RUU dari DPD

Sebagai lembaga legislatif baru, DPD sedang dalam masa untuk membangun sistem perancangan dan pembahasan RUU yang baik dan efektif. Di awal masa jabatan ini, DPD banyak mengadopsi sistem yang dipakai oleh DPR. Untuk merancang sebuah RUU mereka menyerahkan kepada individu atau panitia yang akan mengusulkannya. Hanya saja saringanya ada pada, Rapat Paripurna DPD yang akan mengesahkan apakah sebuah RUU bisa atau tidak diajukan menjadi usul DPD kepada DPR.

Usul RUU boleh diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-undang (PPU) atau Panitia Ad Hoc. Sedangkan Usul Pembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya ¼ jumlah anggota DPD. Usul pembentukan RUU harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pikiran serta daftar nama, nama provinsi dan tanda tangan pengusul. Baik Usul RUU maupun Usul Pembentukan RUU disampaikan kepada PPU.

Selanjutnya pimpinan PPU akan menyampaikan Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU kepada pimpinan DPD. Pada sidang paripurna DPD berikutnya pimpinan sidang harus memberitahukan kepada anggota tentang masuknya Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU, yang selanjutnya harus dibagikan kepada seluruh anggota. Sidang Paripurna memutuskan apakah Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU tersebut diterima, ditolak atau diterima dengan perubahan. Keputusan untuk menerima atau menolak harus terlebih dahulu memberi kesempatan kepada pengusul untuk memberi penjelasan, anggota juga diberi kesempatan untuk memberikan pendapat.

Apabila Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU diterima dengan perbaikan maka, DPD menugaskan PPU untuk membahas dan menyempurnakan Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU tersebut.

Usul RUU atau Usul Pembentukan RUU yang telah disetujui menjadi usul DPD selanjutnya di ajukan kepada pimpinan DPR.

Siapa Yang Mengusulkan Undang-undang

Sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) bisa datang dari tiga pintu yaitu Presiden, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam mengusulkan sebuah RUU ketiga lembaga tersebut harus berpedoman kepada Prolegnas.

Pengusulan Oleh Presiden

RUU yang berasal dari presiden disampaikan kepada pimpinan DPR dengan mengirimkan surat presiden yang disiapkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR disertai dengan keterangan pemerintah mengenai RUU yang dimaksud. Surat presiden tersebut setidaknya memuat (i) menteri yang ditugasi untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU di DPR, (ii) sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki dan (iii) cara penanganan atau pembahasan.

Sementara itu, keterangan pemerintah yang menyertai surat presiden disiapkan oleh pemrakarsa paling sedikit memuat: (i) urgensi dan tujuan penyusunan, (ii) sasaran yang ingin diwujudkan, (iii) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, dan (iv) jangkauan serta arah pengaturan. Keempat unsur ini menggambarkan keseluruhan substansi RUU.

Pengusulan Oleh DPD

DPD berhak mengajukan RUU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Untuk mengajukan sebuah RUU, pimpinan DPD menyampaikan kepada ketua DPR RUU beserta naskah akademisnya, apabila tidak ada naskah akademis dari RUU yang bersangkutan, maka cukup menyampaikan keterangan atau penjelasannya.

Dalam rapat paripurna berikutnya setelah RUU diterima oleh DPR, ketua rapat menyampaikan kepada anggota tentang masuknya RUU dari DPD, RUU tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Selanjutnya DPR akan menugaskan Baleg atau Komisi untuk membahas RUU tersebut bersama DPD. Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditugaskan, Komisi atau Baleg yang telah ditunjuk mengundang alat kelengkapan DPD untuk membahas RUU tersebut.

Pengusulan Oleh DPR

Pengusulan oleh DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu, yaitu

Badan Legislasi
Komisi
Gabungan komisi
Tujuh belas orang anggota

Usul RUU yang diajukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan Komisi ataupun anggota diserahkan kepada pimpina DPR beserta dengan keterangan pengusul atau naskah akademis. Dalam rapat paripurna selanjutnya, pimpinan sidang akan mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian RUU tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna akan memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU dari DPR. Sebelum keputusan diiterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat.

Keputusan rapat paripurna terhadap suatu usul RUU dapat berupa:

Persetujuan tanpa perubahan
Persetujuan dengan perubahan
Penolakan

Apabila usul RUU disetujui dengan perubahan, maka DPR akan menugaskan kepada Komisi, Baleg ataupun Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut.

Namun, apabila RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg ataupun Pansus maka RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan pimpinan DPD (dalam hal RUUyang diajukan berhubungan dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk seorang menteri yang akan mewakilinya dalam pembahasan, paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat dari DPR. Sedangkan DPD harus menunjuk alat kelengkapan yang akan mewakili dalam proses pembahasan.

Pembahasan RUU

Pembahasan RUU terdiri dari dua tingkat pembicaraan, tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat Baleg ataupun Pansus. Sedangkan pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR.

Pembicaraan tingkat satu dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

Pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi dan DPD apabila RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal ini bila RUU berasal dari presiden. Sedangkan bila RUU berasal dari DPR, pembicaraan tingkat satu didahului dengan pandangan dan pendapat presiden atau pandangan presiden dan DPD dalam hal RUU berhubungan dengan kewenangan DPD.
Tanggapan presiden atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan alat kelengkapan DPR atas pandangan presiden.
Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Dalam pembicaraan tingkat satu dapat juga dilakukan:

Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU)
Mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila materi RUU berhubungan dengan lembaga negara lain
Diadakan rapat intern

Pembicaraan dua, adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh

laporan hasil pembicaraan tingkat I
pendapat akhir fraksi
pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Perpes No. 68/2005 mengatur bahwa Pendapat akhir pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh menteri yang mewakili presiden setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden.

Selama pembahasan RUU di DPR, menteri yang mewakili presiden wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada presiden untuk memperoleh keputusan dan arahan. Apabila terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU maka menteri yang terlibat dalam pembahasan wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada presiden disertai dengan saran pemecahan untuk memperoleh keputusan.

Menteri yang ditugasi membahas RUU di DPR segera melaporkan RUU telah disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Selanjutnya apabila RUU tersebut tidak mendapat persetujuan bersama presiden dan DPR maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Setelah disetujui dalam rapat paripurna, sebuah RUU akan dikirimkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani oleh presiden, diberi nomor dan diundangkan.

Analisa Kebijakan Pubik Untuk Mengatasi Krisis Politik:

2007-10-02T00:46:00.001-07:00

Usulan Perbaikan untuk RUU Tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Oleh: Syafuan Rozi, SIP, M.Si

Periset Bidang Perkembangan Politik Nasional & Perbandingan Politik

Pusat Penelitian Politik (P2P), LIPI, Jakarta

Pengantar

Pemilihan Umum masa depan perlu dirancang untuk menghasilkan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, lebih jujur, punya semangat egaliter (bukan sistem yang membiarkan partai-partai cuma mengandalkan ikatan primordial patron client), bertindak rasional (ada kontrak sosial pemilih & wakilnya-bukan hanya pesta pemilu), cukup kompetitif (terbuka persaingan yang sehat berbagai partai, bukan menghasilkan partai hegemonik).

Selain itu, setiap wakil legislatif dan ketua eksekutif pusat/daerah harus dikenal dan dipilih langsung oleh publik, tetapi juga menghasilkan suasana kondusif, efektif, efisien dan produktif untuk mendukung program kemakmuran dan rasa aman masyarakat Indonesia. Untuk itu sistem pemilu yang menghasilkan ‘Bi-partai’ adalah salah satu jalannya.

Keadaan sistem multipartai pada masa transisi menuju reformasi dewasa ini, di satu sisi cukup baik untuk memungkinkan tumbuhnya kompetisi para kandidat dalam menduduki posisi-posisi politik. Namun, disisi lain dalam proses sistem multipartai ini masih tampak perilaku politik legislatif dan eksekutif yang belum sehat.

Sistem ‘multipartai biasa’ yang para aktor politisinya sangat haus kekuasaan, ‘tidak tahu diri’, menghalalkan segala cara, ada keberpihakan birokrasi, tidak berlangsung ‘fair’ dan ‘tidak memiliki aturan main’ serta ‘law enforcement’ yang jelas, maka dampaknya akan berpotensi untuk menimbulkan ketidakstabilan politik, keadaan ‘politik uang’ / ‘politik dagang sapi’, adanya anarkhi massal karena frustasi politik dan kekerasan politik di masyarakat.

Sistem multipartai sekarang ini, perlu diarahkan kepada keadaan Bi-partai. Untuk itu kompetisi politik di Indonesia perlu dikonvergensikan agar mengarah kepada ‘aliansi dua partai besar’. Ada Beberapa Manfaat Sistem Bi-partai jika diterapkan untuk Indonesia dalam waktu mendatang:

· Sistem Bi-partai akan menghasilkan suasana kondusif, efektif, efisien dan produktif untuk mendukung program kemakmuran dan rasa aman masyarakat Indonesia.

· Akan ada peluang pergiliran dan pergantian kekuasaan secara teratur dan terantisipasi.

· Dengan Bi-partai, perpolitikan Indonesia akan relatif stabil. Bagi masyarakat awam sapapun yang memimpin mereka asalkan kemakmuran dan rasa aman berjalan baik.

· Ada Partai Pemerintah dan ada Partai Pengawas. Akan ada ‘Kabinet yang Sehari-hari Bertugas’ ada ‘Kabinet Bayangan Pengimbang’, yang akan mengawasi fungsi eksekutif dan kabinet birokrasi sehari-hari. Hal ini baik untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak disalahgunakan (abuse of power).

· Masih dimungkinkan terjadinya pluralisme politik, partai-partai baru tidak dilarang untuk tumbuh. Biarkan publik yang memilih menjadi konsumen dalam memilih, dan partai atau kandidat persorangan menjadi ‘produsen’ yang menyediakan ‘pasar politik’. Partai dan calon perorangan yang kurang atau tidak baik, dengan sendirinya tidak laku dipilih.

· Sistem Bi-partai akan memudahkan masyarakat dalam memilih wakil legislatif dan ketua eksekutif pusat/daerah pada hari PEMILU.

Sistem Multipartai yang berkonvergensi Bi-partai ini berpeluang akan menghasilkan kandidat yang mewakili kepentingan konstituen lewat Partai yang Memerintah dan kepentingan konstituen lewat Partai Pengimbang yang Mengawasi.

Analisis Usulan perbaikan RUU Pemilu

Revisi RUU Pemilu Indonesia, perlu mengarah kepada keadaan sebagai berikut:

· Terbentuuknya Sistem Parpol Bi-Partai (yang tetap memberi peluang berbagai partai tumbuh, tetapi ada ‘kesederhanaan’ partai).

· Model Daerah Pemilihan yang bisa mengarah ke Bi-Partai antara lain adalah model distrik atau variasi m Sistem Bi-partai akan menghasilkan suasana kondusif, efektif, efisien dan produktif untuk mendukung program kemakmuran dan rasa aman masyarakat Indonesia.

· odel lainnya.

· Pemilihan dua tingkat yaitu :

1. Pemilihan Langsung Wakil Legislatif (DPR & DPD).

2. Pemilihan Langsung Ketua Eksekutif Pusat-Daerah (Presiden+wakil, Gubernur, Bupati/Walikota).

· Wakil rakyat yang dipilih adalah bertipe Politico (harus bertemu dulu dengan para pemilihnya sebelum mengambil keputusan penting di legislatif), bukan tipe wali atau tipe mandat (yang seolah-olah mengatasnamakan konstituen tapi tidak pernah melakukan konsultasi dengan pemilihnya).

· Seorang kandidat anggota legislatif harus memiliki track-record pengabdian di dalam masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dari bukti-bukti keterlibatannya di dalam masyarakat yang di-verifikasi lewat ‘Fit and Proper Test’ yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, untuk mewujudkan gagasan di atas perlu diajukan usulan perbaikan untuk RUU Pemilu, yaitu:

Ps. 3 (dari teks yang lama……) , menjadi:

Pemilu dilaksanakan dalam 2 (dua ) tingkat pemilihan, yaitu tingkat pertama, untuk pemilihan legislatif [Dewan Perwakilan Rakyat RI(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Profinsi, DPRD Kabupaten/Kotamadya). Tingkat kedua, untuk memilih ketua Eksekutif Pusat (Presiden dan Wakil Presiden) dan Eksekutif Daerah (Gubernur, Bupati/Walikotamadya).

Argumentasi:

· Pemilihan ketua eksekutif Pusat dan Daerah secara langsung oleh publik diharapkan bisa menambah dukungan legitimasi publik terhadap pemerintahan terpilih.

· Mencegah terjadinya ‘money politic’ di tingkat DPR dan DPRD yang diduga terjadi dan beberapa indikasi menunjukkan ke arah itu, ketika calon eksekutif berkompitisi di tingkat parlemen.

· Mencegah dan menjinakkan korupsi, kolusi dan nepotime oleh calon atau pejabat ketua eksekutif. Sebelum dan setelah saat menjabat. Ketua eksekutif pusat maupun daerah tidak perlu mempunyai beban mental harus ‘membayar balas jasa’ kepada kelompok ologharkhi yang akan atau telah memilihnya seperti sistem selama ini. Seorang eksekutif terpilih dan ‘berhutang budi’ kepada publik mayoritas yang memilihnya.

Ps. 5 (1) (dari teks yang lama……) , menjadi:

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden-Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota adalah Partai Politik dan calon perorangan.

Ps. 5 (2) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD, Presiden-Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota adalah boleh calon dari partai atau calon perorangan.

Ps. 6 Pemilu untuk memilih anggota legislatif dilakukan dengan sistim distrik prefensial. Pemilih memilih nomor kandidat wakilnya secara langsung, bukan tanda gambar Parpol saja. Wakil yang memperoleh preferensi terbanyak berhak mewakili distiriknya. Setiap distrik diwakili oleh 2 orang wakil. Kandidat harus mewakili daerah tempat asal kelahirannya, minimal sarjana (S1) serta pernah tinggal di daerah tersebut minimal 8 tahun.

Bab III, Ps. 14. Perlu ditambahkan syarat-sayarat bagi Parpol:

g. Setiap partai politik diharuskan membuka kantor Parpol yang mengadakan bidang Humas untuk konstituennya (untuk menampung artikulasi kepentingan para pendukungnya), bidang advokasi dan realisasi (untuk memperjuangkan dan mencari solusi permasalahan konstituennya).

h. Setiap partai politik harus menyiapkan saran komunikasi politik bagi konstituennya berupa kotak pos pengadua, hotline telepon, situs internet dan alamat email yang harus diumumkan terbuka lewat media massa nasional.

i. Setiap partai politik wajib melakukan pertemuan di daerah pemilihannya pada saat anggota legislatif melakukan kunjungan reses dan pada saat akan diambilnya pengambilan keputusan yang penting di legislatif. Sistem Bi-partai akan menghasilkan suasana kondusif, efektif, efisien dan produktif untuk mendukung program kemakmuran dan rasa aman masyarakat Indonesia.

Analisa Kebijakan Pubik Untuk Mengatasi Krisis Politik:

2007-10-02T00:46:00.000-07:00

Usulan Perbaikan untuk RUU Tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Oleh: Syafuan Rozi, SIP, M.Si

Periset Bidang Perkembangan Politik Nasional & Perbandingan Politik

Pusat Penelitian Politik (P2P), LIPI, Jakarta

Pengantar

· Sistem Bi-partai akan menghasilkan suasana kondusif, efektif, efisien dan produktif untuk mendukung program kemakmuran dan rasa aman masyarakat Indonesia.

· Akan ada peluang pergiliran dan pergantian kekuasaan secara teratur dan terantisipasi.

· Dengan Bi-partai, perpolitikan Indonesia akan relatif stabil. Bagi masyarakat awam sapapun yang memimpin mereka asalkan kemakmuran dan rasa aman berjalan baik.

· Sistem Bi-partai akan memudahkan masyarakat dalam memilih wakil legislatif dan ketua eksekutif pusat/daerah pada hari PEMILU.

Analisis Usulan perbaikan RUU Pemilu

Revisi RUU Pemilu Indonesia, perlu mengarah kepada keadaan sebagai berikut:

· Terbentuuknya Sistem Parpol Bi-Partai (yang tetap memberi peluang berbagai partai tumbuh, tetapi ada ‘kesederhanaan’ partai).

· odel lainnya.

· Pemilihan dua tingkat yaitu :

1. Pemilihan Langsung Wakil Legislatif (DPR & DPD).

2. Pemilihan Langsung Ketua Eksekutif Pusat-Daerah (Presiden+wakil, Gubernur, Bupati/Walikota).

Selanjutnya, untuk mewujudkan gagasan di atas perlu diajukan usulan perbaikan untuk RUU Pemilu, yaitu:

Ps. 3 (dari teks yang lama……) , menjadi:

Argumentasi:

· Pemilihan ketua eksekutif Pusat dan Daerah secara langsung oleh publik diharapkan bisa menambah dukungan legitimasi publik terhadap pemerintahan terpilih.

· Mencegah terjadinya ‘money politic’ di tingkat DPR dan DPRD yang diduga terjadi dan beberapa indikasi menunjukkan ke arah itu, ketika calon eksekutif berkompitisi di tingkat parlemen.

Ps. 5 (1) (dari teks yang lama……) , menjadi:

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden-Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota adalah Partai Politik dan calon perorangan.

Ps. 5 (2) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD, Presiden-Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota adalah boleh calon dari partai atau calon perorangan.

Bab III, Ps. 14. Perlu ditambahkan syarat-sayarat bagi Parpol:

Sungai Transportasi Masa Depan Jakarta

2007-09-20T23:49:00.001-07:00

Oleh: Syafuan Rozi, Peneliti P2P LIPI Jakarta

Salus Publica suprema Lex esto. Kesejahteraan Publik

hendaklah menjadi Hukum yang tertinggi.

Saat melintas di sepanjang jalan Casablanca, Jakarta Timur, terpikir ada peluang besar yang tak boleh terlambat untuk secepatnya bisa dilakukan oleh Pemda dan warga kota. Inovasi kota tersebut adalah menjadikan banjir kanal yang sedang dibangun tersebut juga bisa berfungsi sebagai sarana transportasi kota, pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat pasar terapung dan dunia pariwisata air. Jangan sempitkan fungsi kanal sungai hanya sebagai pengendali banjir di musim hujan.

Bulan-bulan ini, ada puluhan ‘mesin keruk besi’ sedang jumpalitan membuat kanal untuk mengantisipasi datangnya banjir bandang. Jawaban terhadap datangnya air bah kiriman yang pernah memeluk Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kanal tersebut akan terbentang dari Bekasi sampai muara Jakarta Utara. Begitu juga kali Ciliwung, yang direncanakan agar dari hulu Manggarai sampai Tanah Abang yang bisa dilalui oleh kendaraan sungai. Upaya yang bagus, ketika setiap hari warga kota gerah di jebak kemacetan yang semakin menjadi-jadi.

Jika bisa sekali merangkuh dayang, dua tiga pulau terlampau, mengapa kita tidak melakukan upaya inovasi untuk kota kita. Melalui proyek banjir kanal tersebut, selain mengatasi banjir, kita juga bisa mengurai masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekaligus penciptaan lapangan kerja baru.

Inovasi Kota Lewat Sungai

Jakarta selain mengalami masalah banjir, juga menderita karena kemacetan lalu lintas dan sempitnya lapangan kerja. Kita perlu melakukan inovasi untuk kota kita. Inovasi yang dimaksud adalah mengembangkan fungsi kanal tersebut untuk sarana transportasi, perdagangan dan pariwisata. Kanal tersebut bisa dijadikan pasar terapung sebagai ‘objek wisata baru Jakarta’ dengan memanfaatkan lalu lalang perahu. Para turis bisa menikmati waktu luangnya untuk membeli buah-buahan, cindera mata dan aneka jajanan. Wisata kuliner dan bursa cindera mata akan bisa dilakukan di sepanjang kanal. Hal ini sudah dilakukan di Thailand.

Banyak kesempatan bagi mereka yang putus sekolah dan menganggur untuk dilatih membuat aneka kerajinan cindera mata. Kemudian pasarnya ada di sepanjang banjir kanal dan sungai-sungai Jakarta. Persoalan kota kita adalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Ini adalah saat yang tepat bagi anggota DPRD dan Pemda DKI untuk membuktikan bahwa Kesejahteraan Publik hendaklah menjadi Hukum yang tertinggi.

Sebaiknya, di masa yang akan datang Pemda dan masyarakat sekitar banjir kanal bersama-sama mengadakan festival dan karnaval berkala, tidak hanya saat 17 Agustusan. Acara sejenis akan menjadi ’besi berani’ yang akan menarik banyak pengunjung dari manca negara untuk datang. Jika mereka datang, libatkan keluarga agar mereka bisa tinggal (home-stay). Cara ini akan membuka pemasukan sewa tinggal dan penghasilan dari cindera mata yang mereka buat. Konsep tersebut berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasi keluarga.

Kendala & Solusi

Banjir kanal yang dibangun belum memperhitungkan debit air dan ketinggian jembatan untuk bisa dilalui oleh sarana transportasi sungai. Dibeberapa tempat, terlihat dibangun semacam gorong-gorong sempit, yang diatasnya ditimbun dan tampak akan difungsikan sebagai jembatan. Hal ini akan menjadi penghambat bagi banjir kanal untuk digunakan sebagai sarana transportasi. Paling kurang, tinggi jembatan dari permukaan air sekitar 3-5 meter agar aman dilalui oleh aneka ukuran perahu dan kapal kecil.

Kendala yang lain, memasok air yang konstan agar kanal cukup dalam untuk lancar di lalui. Selain mengatasi pembuangan sampah oleh warga kota. Untuk itu diperlukan teknologi sumur pompa di kala musim kemarau tiba, selain secara alami memilihara hulu daerah aliran sungai agar bisa menghasilkan mata air yang melimpah dan abadi.

Hal yang lebih teknis, perlu pengadaan perahu untuk sarana transportasi dan pasar terapung. Jika impian ini menjadi nyata, warga kota sepanjang kanal akan punya pilihan untuk menghindari kemacetan di jalan raya. Lapangan kerja baru akan terbuka bagi warga kota untuk menjadi pengrajin perahu, pedagang di pasar terapung, usaha restoran terapung, biro perjalanan, pemandu atau operator perahu wisata semacam gendola di Italia, bus air di Belanda atau crush-ship di sepanjang King River, Thailand. Semoga membangun kota lewat banjir kanal, tidak hanya bermakna menggusur warga yang dilalui kanal tersebut tapi juga bermakna penciptaan lapangan kerja bar, menyediakan alternatif kemacetan lalu lintas dan menghidupkan pariwisata dan perdagangan. Jakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata duni di masa mendatang.

Ez-link Kartu Pengganti Coin

2007-09-20T23:47:00.000-07:00

Oleh : Syafuan Rozi
Peneliti P2P LIPI Jakarta

Biang Macet Jakarta

Kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta penyebabnya adalah Angkutan Umum yang selalu berhenti (ngetem sembarangan). Kita lihat di UKI, Perempatan Pasar Rebo (Kampung Rambutan), Cililitan, Kalibata, Pasar Minggu. Supir angkutan umum itu kebal terhadap hukum (tidak ditilang). Mereka seenaknya berhenti dan mangkal menunggu penumpang. Saya setuju apabila ada angkutan massal seperti Busway bisa mengurangi Jumlah angkutan umum yg lain.

(Purnama, Pengirim Surat Pembaca di Media Indonesia, Senin, 18 September 2006)

Sesekali waktu, langkahkan kaki, naiklah kendaraan umum di negeri jiran terdekat Indonesia. Ternyata kota Singapura, teknologi transportasinya boleh juga dilirik oleh pemegang otoritas kita. Hal ini, terutama bisa diadaptasi oleh Pemda DKI Jakarta dan departemen perhubungan, yang bertanggung jawab mengurai kemacetan ibukota.

Kabar gembiranya, penduduk di sana relatif bersenang hati untuk beralih ke kendaraan umum. Tanya mengapa? Jawabnya bukan oleh rumput yang bergoyang. Namun, fakta yang berbicara! Ada rasa nyaman. Aman. Jarang macet. Tersedia sepanjang waktu. Perusaahan bus pun tidak merugi, karena penumpang gelap yang tidak mau bayar sewa (free-raider). Ia bisa disuruh turun dan bis tidak akan berjalan. Alternatif memang masih diberikan ke mesin koin, jika sebagai orang baru kita belum memiliki Ez-liink kartu magnetik. Cukup supir saja yang memantau dari belakang kemudi, tanpa perlu kondektur.

Salah satu penyebab kecil hal itu adalah adanya Kartu magnetik Ez-link. Ia mampu menggantikan fungsi uang tunai pembayar jasa. Akibatnya, pak supir tak perlu ’ngetem’ mencari penumpang. Tidak perlu kenek atau kondektur. Tidak ada penumpang yang bisa sembunyi tak mau bayar (free- rider). Hasil akhirnya, jalanan kota relatif lancar dan kebocoran uang perusahaan angkutan publik bisa dihindari. Kita akan banyak belajar dari kota ini, ketika membenahi transportasi kota.

Ez-link adalah kartu magnetik yang mirip voucher kartu pra-bayar handphone sehari hari. Benda ini digunakan sebagai pengganti uang tunai pembayar jasa ketika penumpang menggunakan jasa publik transport seperti bus kota, bus tingkat atau kereta listrik. Cara penggunaannya, penumpang masuk dari pintu depan kendaraan umum. Mendekatkan kartu itu ke depan sensor yang dipasang di tiang masuk, sehingga dapat diawasi supir. Setelah ingin turun, penumpang mendekati pintu keluar tengah, kembali mendekatkan kartu tersebut ke sensor yang terpasang di tiang dekat pintu keluar. Secara otomatis nilai voucher berkurang sesuai jauh dekatnya perjalanan.

Ada anekdot Singapura, bunyinya Every thing is fine. Semua hal berjalan baik, karena setiap pelanggaran dikenakan denda oleh pengadilan. Banyak polisi muda yang ternyata siswa SLTA yang menjadi polisi bagi warga kota, selain polisi berpakaian preman dan sedikit yang berseragam betulan. Pihak yang nekat akan mudah ditindak ‘polisi sipil’ dan kemudian diserahkan ke court-pengadilan. Penegakan ‘hukum yang hidup’, melahirkan suasana aman. Bus kota dan kereta bawah tanah akibatnya relatif bersih dari corat-coret dan berseraknya sampah. Kota ini bersih dan enak untuk tinggal dan berlalu-lalang.

Selain bersih, akan kita temukan jalan kota yang relatif lenggang dari kendaraan pribadi dan motor roda dua. Orang di sana relatif sudah dipuaskan dengan nyamannya transportasi kota. Ada bus tingkat, bus AC reguler dan kereta. Jarak tunggu pun tidak terlalu lama. Routenya membelah semua penjuru pulau dari Front-Harbour sampai Geylang dan Changi. Idealnya, sebagian besar pajak warga negara dialokasikan dengan serius untuk inovasi teknologi pengelolaan maksimal transportasi publik. Lalu apa bedanya dengan transportasi kota di Jakarta kita?

Sekarang ini, penumpang di Jakarta lazim membayar uang tunai kepada kondektur. Supir dan kenekpun harus menyerahkan setoran kepada pemilik kendaraan. Sistem ini menghasilkan budaya ’ngetem’ untuk menambah penghasilan supir. Supir pun seenaknya berhenti dan berebutan salip-menyalip menjemput penumpang, akibatnya jalanan macet luar biasa.

Selain itu transportasi publik, kecuali bus-way, bus AC dan KRL khusus, yang relatif adem alias dingin. Metromini, kopaja, mikrolet, kowanbisata sudah sesak penumpang, panas, tambah lagi kerumunan pencopet yang berkeliaran. Satu lagi, para penebar paku ikut mengais rezeki di “air keruh”. Malangnya lagi, tidak ada jalur khusus bagi motor roda dua. Lengkaplah sudah, jalanan jadi semrawut, kacau, menghasilkan budaya bringas dan saling maki-memaki antar pengguna jalan. Walhasil, kelas menengah atas lebih memilih punya kendaraan pribadi roda empat ketimbang menyabung nyawa naik kendaraan umum.

Negara kota Singapura, sejak lama sudah menerapkan pembayaran transportasi publik bus dan sub-way MRT (Mass Rapid Transportation) dengan penggunaan kartu magnetik. Mereka tidak lagi atau jarang mengandalkan uang kartal untuk membayar jasa transportasi, kecuali bagi pendatang baru yang bisa membayar dengan uang koin ke dalam kotak uang sesuai tarif perjalanan. Hasilnya cukup ajaib, tidak ada supir yang mengejar setoran dan berhenti sembarangan untuk mengambil penumpang. Walhasil kemacetan jalanan di negeri singa ini hampir bisa dihindari. Warga kota pun akhirnya lebih memilih kendaraan umum. Selain karena relatif nyaman biayanyapun terjangkau. Ada pendingin udara dan bahkan panel televisi di dalamnya.

Ez-link dapat dibeli di beberapa kasir di berbagai stasiun di penjuru kota dan setiap perhentian MRT dengan beberapa pilihan nominal harga. Kartu tersebut didekatkan dengan panel sensor ketika penumpang masuk ke kendaraan umum. Sejenak kemudian akan terdengar bunyi...teet menandakan kartu sudah didebet. Kartu Ez-link tersebut kembali didekatkan ke sensor di dekat pintu keluar saat penumpang akan turun. Secara otomatis nilai kartu akan berkurang sesuai jarak rute kendaraan.

Jika nanti saatnya tiba, ada baiknya Pemda DKI Jakarta dan Perumka juga bisa memasang alat sensor kartu magnetik di busway dan KRL semacam Ez-link. Setiap penumpang yang masuk harus lewat pintu depan atau pintu khusus yang bisa diawasi supir atau kondektur. Begitu juga saat keluar, lewat pintu yang lain sambil mendekatkan kartunya untuk didebet secara otomatis. Pelan-pelan semua kendaraan umum dilengkapi AC dan sarana hiburan.

Hanya saja, kita perlu ragu kalau warga kota kita tidak pandai memelihara milik bersama. Proses pembelajaran, waktu, pendidikan dan peran media diharapkan akan mengubah watak dan perilaku bangsa kita. Jika teknologi kartu magnetik bisa menyumbang ke keadaan lebih baik, mengapa tidak dicoba untuk kita kembangkan di Indonesia. Uang pajak kita menanti untuk digunakan membeli atau membuat teknologi transportasi demi kebaikan bersama. Nanti alat ini bisa kita pasang di bus-way, bus umum, kereta dan monorail. Hanya saja perlu kita pikirkan alih pekerjaan bagi para kernet dan kondektur. Mereka bisa saja dipekerjakan di gerai resmi penjualan kartu magnetik tersebut di penjuru kota, menjadi pemandu wisata atau supir armada perjalanan wisata kota. Teknologi seharusnya berpihak kepada semua, termasuk pihak yang terkena gusuran pekerjaannya untuk mendapatkan solusi yang terbaik. (sr)

Sekolah & Catatan Kekerasan

2007-09-20T23:46:00.000-07:00

Oleh: Syafuan Rozi Soebhan,

Peneliti P2P LIPI Jakarta

Seorang rekan bercerita dalam milis-group kami, “rumah ilmu pengetahuan” forum interaktif di antara peneliti LIPI. Ia bercerita bahwa jauh sebelum rating sinetron di berbagai televisi sekarang menanjak karena tayangan berbau kekerasan, silat, mistis, kriminalitas dan tontonan sarkasme, ia dulu pernah dipukul oleh gurunya di bagian kepala dengan penggaris kayu sepanjang satu meter di kelas. Ketika pelajaran sedang berlangsung, tanpa sebab guru matematika SD-nya menghantamkan mistar tersebut ke kepala.

Suatu yang aneh dalam dunia pendidikan itu dewasa ini terus berlanjut. Lewat tayangan di TV swasta bulan April 2007, diberitakan seorang guru olah raga di daerah ada yang menempeleng dan menendang siswanya, karena siswa tersebut tidak memakai seragam olah raga. Memang ada beberapa kasus ironis di dunia pendidikan di negeri kita, baik di tingkat IPDN sampai ke SD, masih tidak jauh-jauh dari kekerasan fisik.

Sebagian sekolah masih mendidik siswanya seperti mendidik hewan saja. Siswa dicubit, ditempeleng, ditendang sehingga sangat menyengat meninggalkan panas di kulit dalam waktu yang lama. Sekolah meninggalkan trauma kekerasan bagi sebagian orang yang sulit dilupakan hingga dewasa.

Di dunia pendidikan dan keseharian kita kekerasan sepertinya sudah menjadi bagian kultur yang permisif. Anak-anak yang kini tumbuh dewasa, dan pernah mengalami kekerasan bisa menjadi sama sekali tidak menyukai kekerasan atau sebaliknya penerus dendam tindakan kekerasan. Rekan saya yang lain bercerita bahwa ia pernah punya tesis yang bias, kekerasan adalah produk kelas bawah, kelas yang tidak mempunyai waktu cukup untuk menikmati hidup.

Bagi kelas bawah, waktu adalah kerja. Hampir tidak ada waktu untuk, misalnya, membaca buku sastra yang halus, sentimentil atau nonton produk film bermutu yang memanusiakan manusia. Akibatnya, sebagian besar anak bangsa ini menjadi kasar dan pongah. Lebih jauh lagi ini akan berdampak pada praktik dan laku sehari-hari. Sementara itu, kelas menengah (dan atas) adalah orang-orang yang relatif bisa menikmati hidupnya. Mereka punya waktu luang untuk pergi ke tempat berperadaban atau membaca buku sastra di sore hari sambil menyeruput secangkir teh. Sensibilitas mereka menjadi halus, peka dan antikekerasan.

Tetapi, ketika menonton adegan kekerasan di IPDN, rekan saya tersebut membatalkan tesisnya yang sedari awal sudah bias semakin tampak bias dan bahkan tidak berguna. Menurutnya dugaannya kebanyakan praja IPDN cenderung bukan lahir dari kelas bawah. Orang tua mereka, paling tidak, adalah pegawai pemda atau sejenis itu. Mereka pastinya dididik ketika kecil dengan intimitas atau kedekatan yang cukup. Sebuah kehangatan artifisial kelas menengah. Itu dibuktikan dengan liputan berita di TV yang menayangkan beberapa orang keluarga dekat mereka yang kaget dan tidak percaya dengan prilaku mahasiswa atau praja IPDN seperti algojo berdarah dingin. Seperti kata J.J. Roseau, masuk ke sistem yang buruk, orang baik akan jadi buruk.

Lembaga pendidikan tinggi sebenarnya mirip suatu organisme. Suatu sistem yang adaptif (bisa menyesuaikan diri untuk bertahan hidup) dan kompleks (perlu tumbuh, bisa berubah mengikuti waktu dan kondisi, dan juga bisa mati). Maka kasus IPDN bisa kita analisa dengan perspektif bio-p0litik. Perlu re-code DNA di institusi ini, jika masih mau dibenahi. Pilihan yang dihadapi IPDN antara lain: Pertama, berlaku hukum karma dan Qisas -IPDN dimatikan atau ditutup untuk selamanya- seperti juga nasibnya praja Cliff, Wahyu Hidayat, dll. Kedua, masuk ke habitat akademia di universitas negeri yang ada. Ketiga, IPDN diubah DNA-nya dan stop rekruitmen baru sampai semua angkatan yang ada lulus.

Setiap organisme memiliki DNA (DeoksiriboNukleikAsid). DNA berisi komponen utama kromosom dan merupakan bahan yang menghasilkan gen pembawa sifat keturunan. Ia kadang kala disebut molekul warisan, karena DNA bisa mewariskan sifat-sifat organisma induknya. DNA adalah konsep abstraksi. Suatu instruksi berkode yang menentukan siapa dan apa mereka. Praja “IPDN baru” perlu di re-code bahwa mereka adalah calon pelayan publik dan birokrat yang egaliter-anti kekerasan. Elemen masyarakat sipil yang berperadaban dan berjiwa kewirausahaan. Mereka bukan tentara karena ada TNI. Mereka bukan preman atau jawara walau mungkin akan berhadapan dengan para kriminal. Re-code kan bukankah kerak nasi yang keras, lumer dengan air yang lembut. Ber-Ilmu padi dan ilmu air lah, merunduklah ketika berisi dan tekun lah menembus kerasnya batu. Ini contoh DNA yang perlu ditanam di berbagai sekolah mendatang.

Mari kita analisa kasus IPDN dengan pendekatan DNA. Sekedar diketahui, DNA memberikan instruksi yang paling dasar dan paling kuat untuk menyusun kemampuan abadi serta perilaku sebuah entitas. Untuk pertanyaan kapan bisa dilakukan Re-code DNA baru IPDN?. Pertama, ia bisa dicangkokan setelah ada stop rekruitmen praja baru. IPDN jangan dulu menerima praja baru, sampai semua angkatan yang ada sekarang lulus. Baru pada angkatan baru nanti, DNA yang baru bisa ditanamkan. Kedua, Re-code dilakukan sekarang juga dengan mengirimkan praja IPDN untuk kuliah sand-wich ke universitas negeri yang memiliki FISIP dan sebaliknya.

Sulit dibantah, IPDN yang dipersiapkan untuk mencetak pelayan publik masyarakat sipil dalam perkembangannya memang pernah dilatih oleh dan cara militer. Kemudian DNA-nya pun akhirnya berciri militerisme. Atribut seragam, disiplin yang spartan dan hukuman fisik berupa push-up, berguling, dst., sekarang mulai dipertanyakan relevansinya untuk pelayanan publik yang profesional dan menuntut kompetensi.

Angkatan awal yang dilatih secara fisik dalam perjalanannya secara sadar atau tidak, telah ikut menanamkan induk DNA “kekerasan” dan “penyimpangan” berupa dendam, pembiasaan dan pembenaran (confirmity) kontak fisik dari praja senior di masa sebelumnya terhadap junior sesudahnya. Mata rantai kekerasan sambung-menyambung. Anehnya, pendidikan di AKABRI/AKMIL yang jelas-jelas pendidikan militer, tidak pernah terdengar tarunanya mati dalam pendidikan.

Mengubah kekerasan di IPDN atau sekolah kita yang lain bisa bermakna memutus cikal bakal mata rantai budaya kekerasan dengan memasukan kromosom DNA baru berisi muatan materi pendidikan egalitarianisme, prinsip semua manusia bersaudara dan dari keturunan yang satu dan kesederhanaan, kejujuran dan kecerdasan spiritual yang dilatihkan tanpa penyeragaman dan militerisme. Mereka dipersiapkan menjadi pendamba ilmu, pelayan publik yang merakyat, profesional yang peka dan peduli. (SR)

MENATA NEGARA INDONESIA MASA DEPAN

2007-09-20T23:40:00.001-07:00

MENATA SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN:

Catatan Seputar Naskah Akademik Revisi UU PILPRES

Oleh: Syafuan Rozi

Peneliti P2P LIPI Jakarta[1]

Abstrak

Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menata negara, baik lewat cara struktural melalui penataan kebijakan publik, maupun cara kultural dengan melembagakan sosialisasi budaya politik baru yang egaliter dan produktif untuk menghasilkan demokrasi substansial. UU Pemilihan Presiden yang lama cenderung menghasilkan lemahnya hubungan antara presiden dan wakil untuk menjadi satu team yang solid dan efektif. Tekanan dari parlemen dan partai politik menyangkut pengangakatan dan pergantian para menteri mengindikasikan sistem yang berjalan merupakan praktek sistem parlementer yang kadangkala bisa menyulitkan posisi presiden. Padahal amandemen konstitusi dengan jelas menempatkan sistem presidensial murni sebagai pilihan. Presiden dipilih langsung dan konsekuensinya tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan ke konstituen atau pemilih. Probelematika yang lain adalah menyangkut mahalnya biaya pemilu dua putaran, mungkinkan pilpres hanya dibuat satu putaran dengan persyaratan pengajuan calon hanya boleh dilakukan oleh partai atau koalisi partai yang telah memperoleh minimal 25% suara pemilu legislatif. Selain itu, kurang rinci dan operasionalnya soal materi kampanye menimbulkan ketidakjelasan rencana 100 dan 1000 hari setelah memerintah, pendeknya waktu kampanye dan kurangnya transparansi dana kampanye telah menimbulkan praktik politik uang. Begitu pula tidak adanya pidato kekalahan menyebabakan ada massa yang melakukan kerusuhan karena kandidatnya kalah. Terakhir, kurang pasnya lokasi pelantikan pasangan presiden di parlemen. Harunya dalam sistem presidensial ketua MA melantiknya di istana negara atau istana merdeka sebagai simbol istana rakyat.

I. Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dewasa ini, telah terjadi perubahan besar mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945. Apabila sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pada tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden akan dilakukan secara langsung oleh rakyat (konstituen). Ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 yang mengamanatkan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.[2] Ketentuan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah disahkan pada bulan Juli 2003 lalu.

Salah satu materi penting UU itu antara lain mengatur adanya 2 (dua) putaran pemilihan. Putaran pertama, bahwa pasangan calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara sah di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan menjadi pasangan calon yang terpilih.

Putaran kedua, dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih di atas, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, dipilih kembali dalam pemilihan oleh rakyat secara langsung. Dalam hal bila pasangan calon terbanyak pertama diperoleh dua pasangan calon, maka dua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung. Peserta pemilihan adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan diselenggarakan oleh KPU. [3]

Negeri kita Indonesia terus berubah. Proses demokrasi prosedural sudahtampak mulai begitu maju, namun kebijakan publik yang menata agar praktik demokrasi substansial (partisipasi publik, produktifitas menuju keesejahteraan bersama, pergiliran kekuasaan secara damai dan adil, dst.) masih terus harus dibangun dan dirancang detailnya. Untuk itu perlu disusun aturan main berupa UU atau kebijakan publik, antara lain penataan sistem pemilihan presiden masa depan, agar terpilih dan terbentuk eksekutif yang terbaik dari yang ada, guna bisa mengisi kesempatan terbaiknya untuk memakmurkan bangsa. Namun ada harapan bahwa eksekutif atau lembaga kepresidenan yang terpilih sebagai hasil pilpres langsung bukanlah eksekutif yang menjalankan pengelolaan negara secara otoritarian. Selanjutnya bukan pula eksekutif yang tidak bisa bergerak leluasa karena begitu banyak mendapat gangguan dan tekanan politik dari kekuatan yang ada di parlemen.

Presiden yang dipilih secara langsung harusnya bertanggung jawab pada konstitusi dan para pemilih. Pasangan presiden ini tidak bisa diberhentikan oleh parlemen, walaupun demikian kedua lembaga ini harus saling dukung dan saling mengawasi secara seimbang. Pihak kandidat dan pendukung yang kalah pun perlu bersikap sportif dan mendukung kinerja pasangan terpilih untuk mewujudkan janji kampanyenya. Suara rakyat adalah suara Tuhan yang perlu dan harus dihormati oleh semua kalangan yang percaya pada kebaikan demokrasi, dibanding sistem pemerintahan yang lain.Pada tanggal 9 November 2001 dan 10 Agustus 2002 MPR RI telah mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia lebih dipertegas kembali memilih bentuk sistem presidensial. Perubahan itu diatur dengan Pasal 6A ayat (1) yang menetapkan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat", dan juga pasal 7 “Presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Pasal-pasal tersebut menunjukkan jelasnya pilihan terhadap sistem pemerintahan presidensial.

Pilihan politik untuk kembali pada sistem presidensial ini sekaligus merupakan koreksi terhadap otoritarianisme Orde Baru. Seperti diketahui, presidensialisme pada masa Orde Baru tidak didukung oleh pemilihan presiden secara demoktratis. Presiden dipilih oleh MPR yang susunan dan keanggotaannya didesain sedemikian rupa dalam rangka melanggengkan atau melestarikan kekuasan presiden. Melalui aturan-aturan politik sistemik, presiden dapat melanggengkan kekuasaannya dengan mengkooptasi lembaga ini. Implikasi dari mekanisme yang demikian: Pertama, rendahnya tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Presiden terpilih; Kedua, bangunan yang dihasilkan melalui mekanisme pemilihan yang bersifat kolutif tersebut cenderung otokratik ketimbang demokratik.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu langkah dan bagian yang sangat penting serta fundamental dalam proses perubahan politik dewasa ini. Suatu transformasi struktur kekuasaan yang sangat mendasar dari bangunan kekuasaan otoritarian menuju ke suatu tatanan politik demokratis. Filosofi dasar dari prinsip demokrasi adalah siapapun yang akan menjadi pemegang kekuasaan, pada tingkat apapun dan cabang kekuasaan manapun harus mendapat mandat dari rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.

Sistem Pilpres sekarang belum merupakan sistem yang ideal, sebab kadang-kadang pemilih dihadapkan bukan pada pilihan calon pemimpin yang baik atau calon yang buruk, tetapi masyarakat kadang-kadang harus memilih pasangan capres dari yang kurang buruk diantara calon-calon yang lebih buruk. Namun sistem ini menjadi pilihan banyak bangsa karena dianggap lebih baik dari sistem lainnya.

Dalam melakukan sirkulasi kepemimpina sistem ini juga tidak dapat menghasilkan pimpinan yang ideal bagi seluruh rakyat, karena tatanan kekuasaan ini memang tidak dimaksudkan untuk itu, tetapi dimaksudkan untuk memilih pemimpin yang mendapatkan dukungan rakyat dalam jangka waktu tertentu.

Makna penting lainnya dari sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung adalah untuk mewujudkan mekanisme keseimbangan kekuasaan (checks and balances) di antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. Dalam upaya itu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung diharapkan cabang kekuasaan eksekutif memiliki basis kekuasaannya sendiri yang terpisah dari basis kekuasaan parlemen. Dengan demikian, presiden memiliki kekududukan yang lebih kuat, dan oleh sebab itu parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden karena kebijakannya.

Amandemen kontitusi sebenarnya dimaksudkan untuk menata ulang dan mengoreksi otoritarianisme Orde Baru. Namun seperti diketahui, sebagai akibat kentalnya kompromi politik yang berorientasi jangka pendek, yang terjadi adalah kerancuan sistemik antara pilihan presidensialisme dan parlementarianisme. Realitas politik dewasa ini menunjukkan pengangkatan atau usulan pemberhentian sejumlah mentri dalam kabinet yang disusun oleh presiden cenderung berdasarkan pengaruh dari partai-partai yang duduk di parlemen.

Sehubungan dengan itu, naskah ini bermaksud menata ulang sistem pemilihan presiden langsung di Indonesia pada masa mendatang yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang efektif, stabil selama lima tahun, serta terbangunnya cheks and balances. Untuk itu diperlukan revisi UU Pilpres guna memperkuat dan meningkatkan efektifitas sistem presidensial . Agenda tersebut antara lain perubahan syarat peserta pemilu presiden, penataan kampanye Pilpres, pelembagaan pidato kekalahan, dan tata cara pelantikan pasangan presiden terpilih.

II. Dilema dan Krikil Cobaan UU Pemilihan Presiden Lama

2.1. Hubungan Capres-Wapres dan Kepresidenan-DPR

Sejak tahun 2004 Indonesia memasuki tahap baru dengan telah berjalannya proses pilpres secara langsung dan demokratis, namun dalam praktiknya masih ada kendala yang terjadi kemudian. Sistem pemilihan presiden yang sekarang cenderung menyulitkan kerja sama antara presiden dan wakil presiden di satu pihak, maupun antara presiden dan parlemen di pihak lain. Hal ini disebabkan oleh sistem pilpres yang ada sekarang pada satu sisi masih memungkinkan munculnya kandidat presiden berasal dari partai kecil, tapi sangat populer dan menang, namun di sisi lain parlemen (badan legislatif) dikuasai oleh partai politik lain. Akibatnya, instabilitas atau kemacetan politik tidak dapat dihindarkan dan pemerintahan yang ada cenderung tidak efektif. Hal itu terjadi karena terlalu rendahnya ketentuan ET (electoral threshold) dalam pencalonan Capres dan Cawapres, serta belum dilembagakannya koalisi permanen antarpartai pendukung kandidat.

Selain itu, penggabungan dan atau koalisi partai pengusung pada Pilpres 2004 lebih didasarkan pada pragmatisme-oportunisme politik, ketimbang diikat oleh kesamaan visi dan landasan politik dalam rangka masa depan bangsa yang lebih baik. Koalisi yang bersifat cair dan dibangun sesaat tersebut cenderung menjadikan rentannya dukungan atas pasangan calon presiden terpilih oleh partai-partai pengusungnya. Dengan fondasi yang sangat rapuh ini, maka tidak mengherankan jika acapkali terjadi perbedaan yang tajam antara parlemen dan pemerintah terpilih di satu pihak dan di antara sesama pendukung pemerintah di pihak lain.

Selain itu, belum konsistennya tata cara pelantikan pasangan calon presiden terpilih. Pasangan presiden langsung terpilih tempat dilantiknya berada di gedung MPR, padahal mereka adalah pasangan hasil pemilihan langsung oleh rakyat. Seharusnya pelantikan dilakukan di Istana Negara. Pelantikan kepala negara di parlemen menyiratkan sistem yang berjalan adalah parlementer. Padahal sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial.

2.2. Dilema Pencalonan dan Posisi Kader Non-Partai

Adapun problematika UU Pilpres lainnya adalah kualifikasi kandidat presiden dan wakil belum diatur secara rinci sehingga mekanisme rekruitmen yang demokratis belum disepakati oleh semua partai yang berhak mengajukan kandidat pasangan presiden. Proses seleksi yang terjadi cenderung belum kompetitif dan belum transparan. Begitu juga asal calon apakah harus dari kader internal partai, kedua pasangan calon presiden dan wakil harus dari partai yang sama atau bisa berbeda dan apakah boleh dibuka untuk publik/non kader yaitu dari calon independen atau harus kader partai tersebut, masih menghasilkan dilema.

Kriteria calon yang akan dimajukan apakah memerlukan pengaturan sebaiknya harus kader partai atau boleh membuka pintu untuk calon independen tampaknya menjadi permasalahan tersendiri. Keberatan itu antara lain berkaitan dengan persoalan rusaknya penjenjangan kader . Begitu juga syarat pengusungan calon non partai akan bermasalah bila dikaitkan berapa biaya yang wajar yang harus ditanggung oleh calon independen agar namanya bisa diusung menjadi kandidat dari partai tersebut. Hanya calon yang kaya yang bisa maju dan calon yang punya integritas dan pengalaman tapi tidak memiliki uang akan tipis kemungkinannya bisa berkompetisi.

Dari lima pasang kandidat presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam pilpres 2004, hanya seorang kandidat yang telah melalui proses konvensi yang dilakukan oleh partai pengusung, yakni kandidat Wiranto yang dicalonkan oleh partai Golkar. Sedangkan partai lain tidak membuat keputusan pencalonan melewati proses tatacara pemilihan internal partai yang berjenjang dan melibatkan perwakilan pengurus di tingkat daerah. Ada pula kecenderungan proses konvensi ini masih berlangsung tertutup, elitis dan belum melibatkan media publik secara terbuka.

Berkaitan dengan mekanisme pengkaderan, bisa jadi dalam proses seleksi nya akan menjadi dilema tersendiri bagi pengurus dan anggota, bila calon yang diusung bukanlah kader yang berjuang dan dipersiapkan oleh partai yang bersangkutan untuk menjadi kandidat yang akan dimajukan sebagai pasangan presiden. Calon dari luar adalah pihak lain yang mengambil peluang para kader untuk mobilitas status para kader dan ini menyalahi asas kaderisasi partai. Namun jika kemungkinan calon dari luar untuk dimajukan oleh partai ditutup maka kemungkinan partai untuk bisa memenangkan calon yang populer dan didukung oleh masa bisa pula hilang. Partai tersebut bisa jadi akan dianggap tidak mengakomodir agenda demokratisasi dan sirkulasi elit yang terbuka. Belum lagi bila ada kepentingan sebagian pengurus partai yang membuka kemungkinan calon lain ikut konvensi partai tersebut sebatas formalitas, tapi tujuan utamanya untuk mengumpulkan dana politik dari yang bersangkutan.

2.3 Akuntabilitas Janji Kampanye dan Pendanaan

Pencalonan presiden dan wapres pun belum disertai dengan persyaratan proyeksi komposisi kabinet yang akan dibentuk apabila pasangan kandidat terpilih. Selama ini hak pemilih untuk mendapatkan informasi dan transparansi tentang komposisi menteri yang akan dibentuk oleh kandidat jika menang, belum dijamin oleh UU. Akibatnya ketika penyusunan kabinet, banyak pemilih yang kecewa, karena tidak pernah membayangkan orang tertentu yang dianggap kurang berkualitas, malah masuk menjadi menteri ketika pasangan pilpres tertentu terpilih. Tim sukses yang dianggap bermutu malah tidak tampil, digantikan oleh calon dari partai lain yang tidak terikat dalam koalisi yang jelas. UU Pilpres yang lama menghasilkan gejala pemilih melakukan hak pilih laksana pepatah ”bagai orang membeli kucing di dalam karung”. Pemilih sebagian belum punya alasan rasional dan kalkulatif memilih pasangan tertentu sebagai pilihannya, kecuali alasan sentimen primordial dan popularitas figur calon belaka.

Dalam visi dan misi yang diajukan oleh kandidat pasangan presiden belum memuat rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Selama ini pasangan kandidat hanya menyampaikan visi dan misi yang bersifat umum dan cenderung seragam antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Masa kampanye yang terlalu singkat (30 hari) mengakibatkan pemilih tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengenali kinerja dan kapasitas pasangan kandidat. Di sisi lain, pasangan kandidat tidak mempunyai cukup waktu untuk berinteraksi dengan konstituennya, serta memperkenalkan program-programnya.

Pendeknya masa kampanye cenderung mendorong partai politik dan/atau pasangan calon untuk mengambil jalan pintas melakukan money politics maupun cara-cara manipulatif lainnya, demi memenangkan pilpres. Pembatasan waktu kampanye sedikit banyak bisa menyumbang kondisi penghalalan segala cara. Hal yang sebaliknya akan terjadi bila waktu kampanye tidak dibatasi waktunya hingga masa tenang seminggu sebelum hari pemilihan. Sehingga cara-cara normal dan rasional akan bisa dilakukan oleh para calon baik yang memilikan dana yang banyak atau calon yang tidak kaya tapi punya integritas dan inovasi perbaikan untuk disosialisasikan, dibuktikan dan kemudian bisa dipersandingkan antar kandidat dalam kurun waktu yang relatif panjang, guna pertimbangan dan sekaligus menarik dukungan pemilih.

Penggunaan media massa untuk kampanye secara tak terkontrol (pemberitaan, blocking time, dan iklan kampanye) dan ini hanya menguntungkan pasangan calon yang memiliki modal besar. Ini akan terjadi karena waktu kampanye sangat pendek sehingga tim sukses akan menonjolkan figur dan menaikan popularitas calonnya melalui media massa. Selain itu ada problematik yang lain menyangkut akuntabiltas dana kampanye. Publik tidak bisa mengetahui kemungkinan munculnya penyimpangan yang dilakukan kandidat dalam hal sumber dana kampanye maupun penggunaannya karena tidak ada kewajiban KPU untuk mengumumkannya.

2.4. Pengaturan Potensi Konflik Pascapilpres

Belum dilembagakannya pidato kekalahan secara formal di negeri kita bisa menyebabkan munculnya gejolak di lapangan saat pengumuman hasil akhir pilpres. Bagaimana mengatur agar ada keberadaban politik dan ada semacam tindakan sportif oleh tim sukses dan pasangan calon yang tidak terpilih dalam kompetisi pilpres bila mereka kalah agar tidak menimbulkan huru-hara di lapangan masih belum belum melembaga. Sehingga ketika massa menerima informasi tentang kekalahan dan terjadi ketidakpuasan, keadaan itu bisa berpeluang untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak sportif, untuk meragukan hasil akhir yang ada tersebut agar pilpres kembali diulang. Walaupun prosesnya jujur dan baik. Keadaan ini bisa menimbulkan gejolak politik pascapilpres. Sebagai contoh kasus saat pengumuman Pilpres 2004, kekalahan atau tidak terpilihnya Megawati menjadi presiden telah menimbulkan kemarahan sebagian besar masanya di Bali.

UU Pilpres yang lalu masih punya kelemahan dalam mengelola dan mengantisipasi konflik horizontal pascapilpres. Masalah yang dihadapi pada saat yang lalu adalah munculnya kemarahan dari sebagian pendukung yang tidak bisa menerima kekalahan ’jagoannya’. Peran pasangan calon yang kalah untuk menenangkan masanya menjadi catatan tersendiri untuk yang akan datang.

III. Cakupan revisi UU Pilpres

Ada sejumlah langkah penataan yang perlu dilakukan berkaitan dengan revisi UU Pilpres yaitu antara lain: perubahan syarat peserta pemilu presiden, penataan tim kampanye dan tim sukses, penataan materi kampanye, perubahan batas waktu kampanye, pengaturan penggunaan media massa dalam kampanye, pengaturan soal larangan dan dana kampanye, pelembagaan pidato kekalahan dan tata cara pelantikan calon terpilih. Penjelasannya secara lebih lengkap ada diuraian berikut:

1. Perubahan Syarat Peserta Pemilu Presiden:

Perubahan syarat peserta pemilu dilakukan karena dalam praktik selama ini, terutama aturan mengenai syarat pengajuan pasangan calon masih sangat longgar dan normatif. Untuk itu diperlukan penataan kembali mengenai pencalonan yang bersifat paket dari partai maupun hasil koalisi partai.

Khusus evaluasi yang terkait dengan hasil pencalonan pasangan calon Pilpres 2005, terjadi kelonggaran hubungan presiden dan wakil presiden terpilih yang antara lain disebabkan oleh rentang waktu dalam proses pembentukan koalisi yang sangat pendek. Pembentukan koalisi tersebut cenderung hanya berdasarkan “kepentingan pragmatis-oportunis” dari masing-masing partai pengusung. Koalisi permanen dan kuat sulit akan terbangun diwaktu yang akan datang jika tidak ditata secara seksama dari sekarang ini. Apalagi dalam regulasi yang ada hanya mensyaratkan jumlah prosentase sebesar 15 % untuk pilpres 2009, manakala partai hendak mengusung pasangan kadidatnya.

Persyaratan tersebut menjadikan jumlah pasangan calon yang muncul dengan komposisi partai yang ada saat ini bisa mencapai tiga hingga lima pasangan calon. Akibatnya proses pemilihan presiden dapat berlangsung dalam dua putaran. Konsekuensi dari hal ini adalah munculnya ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan pemilihan presiden, serta kemungkinan potensi konflik yang lebih panjang yang terbangun atas perbedaan pilihan yang dapat mengakibatkan fragmentasi hubungan sosial pada aras masyarakat.

Persyaratan Koalisi Partai untuk Pengusungan Kandidat:

Untuk membangun kebaikan sistem Pilpres presidensial yang murni, maka diperlukan syarat pembentukan koalisi partai yang relatif permanen atas dasar platform politik yang sama, sebagai kriteria pengajuan pencalonan pasangan Presiden-Wapres di masa mendatang. Hal tersebut menjadi penting dilakukan untuk mendorong terbangunnya beberapa kondisi berikut:

1. Adanya stabilitas dan efektifitas jalannya kabinet presidensial. Resiko terjadinya penarikan dukungan menteri-menteri relatif bisa diturunkan. Hal ini terjadi karena adanya pengawalan bersama dan ikatan koalisi partai dari sejak awal bukan saat kampanye saja. Resiko ’pecah kongsi’ akan bisa dihindari bila terbangunnya koalisi terjadi alamiah, disebabkan platform partai yang relatif sama.

2. Penyederhanaan sistem kepartaian menjadi berpola dua koalisi besar, sehingga terbangun hubungan partai pemerintah dan partai oposisi sebagai bagian checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

3. Membuka peluang yang lebih besar bagi terdapatnya dua pasangan calon dan pemilihan satu putaran pilpres tahun 2014. Pilpres satu putaran akan menghemat anggaran negara.

4. Memungkinkan terbentuknya dua kekuatan di parlemen antara koalisi partai yang berkuasa dan yang beroposisi. Namun hendaknya kelompok oposisi yang terbangun adalah oposisi yang bersifat konstruktif-demokrais yang lebih menekankan penegakan nilai-nilai demokrasi dengan meletakkan kehendak bersama lebih penting dari kepentingan kelompok atau golongan, dan bukan oposisi destruktif-oportunis maupun oposisi fundamental-ideologis.[4] Sehingga kekuasaan bisa dijalankan lebih bertaggung jawab untuk membela kepentingan publik bukan golongan atau kelompok yang sempit.

Penataan syarat pencalonan peserta pemilu presiden antara lain dapat dilakukan melalui tata cara berikut:

a.Pencalonan pasangan Presiden-Wapres harus dilakukan oleh partai/koalisi partai yang memperoleh suara minimal 30% dalam pemilihan legislatif. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang yang lebih besar bagi terdapatnya dua pasangan calon dan satu putaran pada pilpres langsung mendatang. Hal ini diharapkan bisa menghasilkan dukungan yang kuat terhadap paket presiden terpilih, karena para menteri terikat dalam koalisi yang relatif permanen. Pencalonan pasangan bukan oleh partai yang sama dan bukan ’koalisi permanen’ dari partai yang memiliki platform yang berbeda akan relatif rawan penarikan dukungan. Hal ini perlu dan bisa dihindari dengan menggunakan instrumen syarat minimal perolehan suara untuk mengajukan pasangan kandidat presiden masa mendatang.

Selain itu persyaratan pencalonan pasangan presiden oleh partai/koalisi partai yang memenangkan suara 30% hasil pemilihan legislatif, juga akan bisa menghasilkan pola di parlemen yang menuju partai pemerintah dan partai oposisi yang fungsional untuk terbangunnya kelompok-kelompok yang saling mengawasi dan saling mengimbangi (cheks and balances) dalam berjalannya praktik kenegaraan.

b. Pendaftaran paket pilpres wajib melalui proses konvensi/pemilihan internal/koalisi partai secara demokratis dan transparan. Proses tersebut wajib terbuka untuk diliput oleh publik secara langsung dan melalui media. Mekanisme konvensi harus ada, selama kemungkinan calon independen belum dimungkinkan karena tidak atau belum diatur dalam UUD hasil amandemen yang lalu. Hanya saja ’praktik sewa perahu’[5] dalam konvensi partai untuk seleksi calon, yang mensyaratkan biaya mahal yang harus dibayar oleh pihak non-kader perlu mendapatkan pengawasan dan jalan keluar yang terbaik. Jika tidak sirkulasi elit yang teratur, terbuka, melahirkan pemimpin yang solutif dan genuin masih akan jauh panggang dari api.

2. Penataan Kampanye Pilpres:

a.Pengaturan Tim Kampanye dan Tim Sukses:

Dalam sistem presidensial murni para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan pada parlemen. Untuk mengarah ke sana maka perlu dirancang para calon menteri adalah bagian dari tim sukses masing-masing kandidat presiden saat Pilpres. Mereka perlu diumumkan secara resmi dan komposisinya wajib diproyeksikan sebagai ’kabinet tersusun’ yang akan diangkat menjadi tim menteri bila pasangan calon tertentu terpilih. Tim sukses yang dibentuk tersebut kemudian bisa dinilai oleh konstituen untuk menentukan pasangan calon presiden mana yang terbaik yang akan dipilih. Menjadi dilema bagi pemilih bila tim sukses tidak jelas orangnya atau jelas orangnya tapi malah orang lain yang bukan dari koalisi yang mengusung presiden malah masuk dalam kementerian.

Tim sukses tersebut sewajarnya adalah orang yang punya integritas, keahlian, mau berkeringat atau punya riwayat hidup sebagai pekerja keras guna meyakinkan publik untuk memilih pasangan kandidat presiden yang mereka promosikan. Hal yang aneh jika presiden terpilih mengangkat anggota partai lain yang berada di luar koalisi menjadi anggota tim kabinetnya. Konstituen jelas akan kecewa karena hal tersebut bermakna mereka telah tertipu. Ibarat membeli kucing di dalam karung. Pada sisi lain, resiko penarikan dukungan akan cenderung terjadi bila sejak awal tidak ada hubungan koalisi partai yang jelas, yang diadakan jauh-jauh hari sebelum Pilpres diadakan.

Untuk bisa dinilai oleh konstituen, tim kampanye dan tim sukses yang disusun pasangan calon harus diumumkan secara resmi melalui media massa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang cukup tentang siapa saja yang menjadi pendukung presiden. Siapa saja yang secara resmi mengumpulkan dana kampanye untuk menghindari tindak penipuan para pelaku yang mungkin ’mengail di air keruh’.

Untuk itu meknismenya tim kampanye dan tim sukses harus terdaftar di KPU atau Panitia Penyelanggara Pemilu. Tim kampanye dan tim sukses yang tidak terdaftar dan tidak memiliki bukti sertifikasi dilarang melakukan kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya yang bertujuan menyukseskan kemenangan kandidat. Tim kampanye yang diumumkan tersebut aktor utamanya bisa saja atau sebaiknya merupakan representasi komposisi kabinet tersusun yang akan dibentuk apabila pasangan kandidat memenangkan pemilu. Hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemilih untuk memilih komposisi yang terbaik dari pasangan kandidat yang bertarung.

Pada intinya, langkah perbaikan mekanisme kampanye bisa diatur lewat penataan aturan main bagi tim kampanye dan tim sukses. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Tim kampanye dan tim sukses yang disusun pasangan calon harus diumumkan secara resmi melalui media publik.

2. Tim kampanye dan tim sukses harus terdaftar di KPU/Panitia Pemilihan Nasional.

3. Tim kampanye dan tim sukses yang tidak terdaftar dilarang melakukan kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya yang bertujuan menyukseskan kemenangan kandidat.

4. Tim kampanye yang diumumkan tersebut akan merupakan representasi komposisi kabinet yang akan dibentuk atau tersusun apabila pasangan kandidat menang.

b. Penataan Materi dan Mekanisme Kampanye:

Piplpres mendatang dibayangkan akan diikuti oleh para calon yang semakin berkualitas. Kualitas itu antara lain dilihat dari kemampuan mereka menyusun materi kampanye yang tidak lagi abstrak dan sulit diukur implementasinya. Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja pemerintahan yang akan dilakukan. Program kerja pasangan calon merupakan perwujudan kongkrit dari visi dan misi yang harus disertai rincian cara pencapaian program, indikator capaian dan target waktu program tersebut.

Selain itu dalam materi kampenye perlu dijelaskan kepada publik tentang rencana komposisi ”kabinet tersusun” yang akan dibentuk oleh kandidat jika mereka memenangkan pemilihan juga harus disertai dengan bagaimana konsep mereka tentang sistem pemerintahan yang akan dibangun, seperti misalnya, efektifitas dan perampingan kabinet yang mendukung reformasi birokrasi. Hal tersebut wajib disampaikan pada saat kampanye sebagai agenda pembangunan institusi lembaga kepresidenan dan kementerian negara.

Persoalan lain yang perlu diatur dalam mekanisme kampanye adalah pengaturan mengenai debat publik. Debat publik harus dilakukan secara terbuka yang wajib dihadiri oleh pasangan calon. Hal ini untuk menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawabnya sebagai calon pemimpin. Untuk itu apabila ada pasangan calon yang mencari-cari alasan untuk tidak hadir, perlu dikenakan sanksi. Debat publik wajib diliput secara nasional oleh media masa.

Dari uraian di atas maka, upaya untuk penataan materi kampanye pilpres bisa dilakukan melalui:

1. Penguatan kualitas materi dan cara kampanye. Materi kampanye perlu terukur dan bisa diverifikasi oleh berbagai pihak.

2. Debat publik terbuka yang wajib dihadiri oleh pasangan calon untuk diliput oleh media secara nasional dan interaktif. Jika ada calon yang tidak hadir maka bisa saja pasangan bersangkutan dikenakan sanksi akan didiskualifikasi.

3. Komposisi ”kabinet tersusun” yang akan dibentuk oleh kandidat wajib disampaikan pada saat kampanye. Sehingga para pemilih bisa mempertimbangkan secara rasional bagaimana perkiraan kinerja kabinet berdasarkan tawaran kabinet tersusun yang diusulkan pasangan calon.

4. Pasangan calon sebaiknya wajib pula menyampaikan visi, misi dan program kerja pemerintahan yang akan dilakukan. Program kerja pasangan calon merupakan perwujudan nyata dan operasional dari visi dan misi yang harus disertai rincian cara pencapaian program, indikator capaian dan target waktu program tersebut. Sehingga para pemilih bisa secara kongkret membedakan cara yang akan ditempuh seorang calon bila dibandingkan dengan calon lain, walaupun visi dan misi mereka sama atau mirip.

5. Perlu pula pengaturan payung hukum lewat UU ini, agar substansi kampanye yang berupa proram yang operasional tersebut wajib untuk menjadi program kerja kabinet yang tersusun pascapelantikan. Hal tersebut akan dilihat sesuai janji atau tidak dengan mengevaluasi tanda-tanda keseriusan pasangan terpilih pada saat seratus hari pertama dan seribu hari kemudian pascapelantikan. Hal ini perlu dirancang agar hasil pilpres yang ada, bukan hanya sukses menurut kriteria demokrasi prosedural, tapi juga sukses atau gagal menurut hakikat demokrasi substansial.

c. Pengaturan Larangan dan Dana Kampanye:

Hal-hal yang memuat pelarangan kampanye perlu disertai dengan sanksi yang operasional dan pihak yang akan menegakkannya di lapangan. Pasangan calon yang melanggar ketentuan larangan kampanye dapat dikenai sanksi administratif sampai ke yang terberat yakni pembatalan sebagai pasangan calon. Jika pelanggaran bersifat administratif, kandidat dan tim suksesnya (sesuai kasusnya di tingkat pusat/daerah) akan dikenai denda yang ditetapkan oleh pengadilan. Gagasan pasangan menempatkan deposit, sehingga pelanggaran administratif bisa langsung diteggakkan. Hal ini diharapkan bisa menimbulkan efek kejut untuk pelaku pelanggaran. Deposit akan dikembalikan bila tidak ada pelanggaran.

Panwas mempunyai hak melakukan pembatalan pasangan calon apabila pelanggaran tersebut masuk kategori berat (pelanggaran pengaturan dana kampanye). Pelanggaran Pilpres yang tidak disertai penegakkan hukum di lapangan akan menghasilkan pilpres yang cacat secara prosedural.

Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye oleh tim sukses perlu pula ditegakkan. Tim sukses dan kandidat dilarang menerima bantuan dana melebihi nominal tertentu yang dikhawatirkan akan mengikat presiden terpilih melakukan tindakan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) pascaterpilih. Hal ini dikarenakan regulasi yang ada tidak mengatur secara jelas sumbangan yang berasal dari Partai Politik (untuk setiap tingkatan), gabungan antar partai maupun pasangan kandidat, khususnya terkait dengan sumbangan yang berbentuk bukan tunai (in natura), seperti diskon, penggunaan faslitas, dll.

Sumbangan dana kampanye pemilu yang diatur dalam undang-undang hanyalah dalam bentuk uang dan hutang. Sedangkan sumbangan natura (barang), bantuan dalam bentuk jasa, diskon ataupun fasilitas dari perseorangan atau badan hukum swasta tidak disebutkan sama sekali. Akibatnya donatur bisa saja memberian bantuan yang melebihi ketentuan dengan mengggunakan bentuk sumbangan seperti pemberian fasilitas trasportasi, memberikan bahan-bahan cetakan untuk kampanye ataupun diskon untuk penggunakan fasilitas seperti hotel dan sebagainya. Bantuan dalam jumlah besar dan tidak tercatat tersebut, sangat potensial untuk dilanggar oleh partai politik peserta pemilu.

Selain itu, regulasi tentang dana kampanye pada undang-undang pilpres juga tidak menjelaskan jumlah sumbangan yang wajib dicatat oleh bendahara dari partai politik dan/atau anggota legislatif mengenai bentuk, jumlah sumbangan dan identitas lengkap pemberi sumbangan. Sebaiknya KPU hanya membuat peraturan bahwa sumbangan lebih dari lima juta rupiah wajib dicatat dengan menggunakan formulir standar penerimaan.

Kedua, meskipun dalam rangka pengumpulan dana kampanye partai politik dan calon anggota legislatif harus berpegang pada batas maksimal sumbangan kampanye, akan tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai larangan untuk mentrasfer dana dari rekening partai politik ke rekening dana kampanye. Hal ini pada akhirnya tidak mampu menjamin prinsip kesetaraan politik dimana partai yang memiliki sumber daya dan dana yang besar, tinggal menggunakan untuk keperluan kampanye. Donatur dapat menyumbang jauh hari sebelum pemilu sehingga akumulasi sumbangan dapat melampaui ketentuan batas sumbangan bagi kampanye.

Ketiga, undang-undang yang ada juga tidak menjelaskan mengenai penggunaan dana kampanye. Tidak ada difinisi mengenai aktivitas yang boleh didanai, bagaimana pencatatan pengeluaran dana kampanye serta batas maksimal pengeluaran. Ini mengakibatkan akuntabilitas pengeluaran untuk kampanye menjadi tidak ada. Selain itu, akan terjadi kesenjangan antara partai besar dan partai kecil dalam hal belanja untuk kampanye terutam penggunaan iklan dalam media massa yang pada akhirnya menjadikan kompetisi antar calon kandidat menjadi tidak seimbang.

Begitu pula belum atau tidak adanya definisi secara jelas perihal badan hukum dan perseorangan; apakah mencakup ’partai politik’, ’pasangan calon’, ‘anggota dan pengurus partai politik’, dan ‘anggota tim kampanye’. Ketentuan ini juga tidak mengatur mengenai utang dari Parpol, individu, badan hukum dan pihak ke-3, seperti utang iklan di TV swasta. Tidak adanya pengaturan yang jelas perihal sumbangan dari badan hukum swasta apakah mencakup induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya.[6]

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pilpres dalam UU Pilpres perlu diatur lebih rinci mengenai ketentuan dana kampanye. Hal ini diperlukan untuk membangun proses pilpres yang baik secara prosedural, agar transparan dan bisa diketahui oleh publik sehingga mendorong terbangunnya good governance pascapemilu antara lain:

1. Ada ketentuan yang mewajibkan audit terhadap pengeluaran dana kampanye Pilpres.

2. Laporan penggunaan dana kampanye (sumber maupun pengeluaran) perlu diumumkan pada publik melalui media massa seminggu sebelum hari pemberian suara

3. Adanya konfirmasi tentang kelayakan penyumbang di dalam proses audit.

4. Harus ada ketentuan baku tata cara serta tindak lanjut dan sanksi yang jelas terhadap temuan permasalahan yang dihasilkan dari proses audit.

5. Pengaturan bahwa sumbangan dari perorangan yang berasal dari pengurus partai atau kandidat disamakan statusnya dengan penyumbang perorangan. Sumbangan in natura yang diterima tim kampanye maupun pasangan calon harus dihitung dalam uang dan terikat batasan sumbangan untuk individu dan badan hukum.

6. Sumbangan partai politik dikenai ketentuan seperti halnya ketentuan untuk badan hukum.

7. Utang dari individu, badan hukum dan partai politik kepada kandidat dan tim sukses harus dihitung sesuai dengan batasan sumbangan individu dan badan hukum.

8. Sumbangan pengusaha hanya dapat dilakukan satu kali dari induk perusahaan. Aliran dana harus lewat perbankan nasional untuk diverifikasi oleh pihak berwenang dan sesuai pengaturan tentang antimoney laundring.

9. Adanya aturan secara rinci mengenai identitas penyumbang. Kewajiban mencatat sumbangan di bawah Rp. 5 juta yang dilakukan lebih dari satu kali dan menyimpan catatannya lewat bendahara partai politik. Batas bawah pencatatan perlu diturunkan.

10. Aturan yang tegas bagi pihak-pihak yang digunakan namanya atau perusahannya untuk menyumbang padahal tidak memiliki kemampuan.

11. Penelusuran kewajaran kemampuan menyumbang dari NPWP individu maupun badan usaha.

12. Perlu ada kejelasan tentang definisi ‘pihak asing’ terutama perusahaan asing apakah domisilinya di luar Indonesia atau karena kepemilikan saham maksimum (di atas 50%) oleh pihak asing. Perlu juga diatur batasan sumbangan dari NGO Asing ke Partai Politik atau kandidat baik jenis NGO atau jenis pembiayaannya.

13. Perlu dijelaskan secara jelas kapan rekening dana kampanye dapat dibuka dan berapa ketentuan saldo awal yang wajar dalam membuka rekening khusus dana kampanye.

14. Saldo awal dapat berasal dari rekening Partai Politik yang diatur batasan besarnya saldo awal.

15. Ketentuan mengenai utang harus dikenakan baik jumlah maupun kategori penyumbangnya dengan ketentuan yang diterapkan untuk penyumbang perorangan dan badan hukum.

16. Adanya ketentuan kewajiban membuka laporan dana kampanye dan hasil audit laporan dana kampanye ke publik lewat media nasional.

17. Rekening dana kampanye yang dibuka harus dikoordinasikan oleh satuorang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pencatatan dan pelaporan dana kampanye. Orang yang ditunjuk juga bertanggungjawab untuk mengkonsolidasikan semua rekening tersebut pada saat penyusunan laporan dana kampanye ke KPU/KPUD.

18. Sanksi administratif pelanggaran dana kampanye memerlukan model atau standar operasi baku penanganan yang jelas dan cepat atas pelanggaran administratif.

19. Sanksi pidana pelanggaran dana kampanye perlu ada definisi yang jelas mengenai politik uang dan manipulasi dana kampanye. Perlu ada penanganan lebih cepat atas kasus-kasus politik uang yang terjadi. Perlu ada percepatan proses penanganan kasus politik uang sehingga sanksi dapat segera diterapkan kepada orang atau pihak-pihak yang terlibat.[7]

d.Tidak Perlunya Waktu Kampanye:

Waktu kampanye yang begitu pendek menyebabkan para calon memakai cara pintas untuk meraih dukungan pemilih. Cara-cara itu antara lain politik uang, mobilisasi dan kooptasi kelembagaan birokrasi dan kemasyarakatan yang mendorong pembusukan politik. Untuk mengatasi hal tersebut bisa ditemukan jalan keluar berupa perubahan batas jadwal kampanye dari hanya tiga minggu menjadi lebih panjang atau sama sekali tidak dibatasi kecuali seminggu sebelum pemilihan suara sebagai waktu atau minggu tenang. Dengan demikian, kekhawatiran ‘curi start’ tidak perlu terjadi, penggunaan politik uang juga akan berkurang akibat waktu kampanye yang tidak dibatasi.

Waktu kampanye yang lebih leluasa ini bermanfaat bagi pemilih, tim kampanye dan kandidat untuk saling berinteraksi dalam waktu yang relatif alama di antara waktu dua pemilu presiden. Materi kampanye, performance dan kapabilitas calon pasangan presiden dapat dengan cermat dinilai dan diuji keberpihakannya oleh konstituen secara tidak terburu-buru. Ada pemikiran bahwa jika waktu kampanye diperpanjang diharapkan bisa menekan praktik money politics dan sejenisnya, untuk kemudian berubah menjadi penilaian track records calon dan hubungan kontrak politik yang lebih alamiah antara dua pemilu.

Penguatan bagi pemilih untuk mengenal calon lewat perpanjangan waktu kampanye, berguna untuk menekan penggunaan cara politik uang karena waktu yang tersedia untuk berkampanye relatif singkat. Perubahan batas jadwal kampanye dari tiga minggu menjadi lebih panjang lagi bisa dimanfaatkan untuk berkampanye dengan cara yang etis dan rasional.

Adapun argumentasi perlunya perpanjangan waktu kampanye atau waktu kampanye tidak perlu dibatasi sampai ’minggu tenang’ tiba adalah dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Agar pemilih dan kandidat punya waktu yang cukup leluasa untuk saling berinteraksi soal materi kampanye, performance dan kapabilitas calon pasangan presiden.

2. Menekan praktik money politics, kooptasi lembaga birokrasi dan TNI/Kepolisian, menjual agama untuk kekuasaan dan sejenisnya.

3. Agar pasangan bisa diteliti kadar kepemimpinannya dan diuji keberpihakannya dalam menghadapi kasus-kasus aktual, selama masa kampanye yang relatif panjang.

e.Pengaturan Media Kampanye:

Kampanye melalui media massa pemerintah dan swasta, cetak maupun elektronik dalam bentuk berita maupun iklan, perlu pengaturan dan pembatasan yang adil dalam frekuensi penayangan, penerbitan dan jumlah halaman. Untuk pengaturan hal ini diawasi oleh Panwas pemilu dan melibatkan partisipasi tim pemantau pemilu. Alasan pengaturan ini adalah agar pasangan calon yang memiliki uang banyak dan memiliki saham di perusahan media tidak memonopoli publikasi dalam berkampanye melalui media massa. Prinsip pilpres yang adil akan ditegakkan dalam pengaturan ini.

Untuk itu, penggunaan penggunaan media massa dalam kampanye perlu diatur antara lain:

1. Kampanye melalui media massa pemerintah dan swasta, cetak maupun elektronik dalam bentuk berita maupun iklan, perlu pembatasan dalam frekuensi penanyangan, penerbitan dan jumlah halaman.

2. Untuk pengaturan hal ini diawasi oleh Panwas dengan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan lembaga pemantau pemilu yang bersifat independen dengan menyertakan bukti rekaman ulang dan saksi ahli yang kuat secara integritas.

3. Pelanggaran media untuk kampanye yang terjadi harus cepat disikapi dan diberi sanksi denda atau diskualifikasi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung sebagai perkara cepat yang harus didahulukan.

3.Pelembagaan Pidato Kekalahan:

Untuk meredam potensi konflik dan fragmentasi kelompok masyarakat akibat kekalahan kandidat yang mereka dukung, perlu mekanisme dan inovasi politik untuk mengatasinya. Salah satu bentuknya adalah mengatur ketentuan agar ada penegakan budaya politik demokratis. Caranya adalah melembagakan pidato kekalahan dari kandidat yang kalah, saat pengumuman resmi hasil Pilpres di kantor Penyelenggara Pemilu Nasional.

Adanya tradisi politik penyampaian pidato kemenangan dan kekalahan akan meningkatkan prinsip sportivitas politik dalam Pilpres di Indonesia. Hal ini akan mendorong bagi pasangan kandidat maupun bagi para pendukungnya untuk menjadi good winner and good loser. Selain itu, tradisi penyampaikan pidato kekalahan diharapkan mampu meminimalisir mobilisasi massa oleh pasangan calon yang kalah, yang mengarah pada konflik horisontal dengan tujuan menggagalkan hasil pemilu. Sengketa-sengketa politik yang masih mengganjal diharapkan mampu diakhiri oleh elit dengan memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih luas. Langkah ini akan menyatupadukan masyarakat kembali pascapilpres untuk menerima dan mendukung pasangan terpilih.

Pelembagaan pidato kekalahan merupakan upaya struktural dan kultural membangun demokrasi yang sehat. Upaya ini diharapkan menjadi janji dan kesepakatan bersama semua tim sukses dan kandidat untuk meminimalisir konflik dan fragmentasi kelompok masyarakat akibat perbedaan pilihan selama proses Pilpres. Caranya antara lain ketika calon mendaftarkan diri mereka harus bersedia menerima syarat ketentuan wajib untuk memberikan pidato kekalahan kantor KPU. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sportivitas dalam proses demokrasi baik bagi pasangan maupun bagi para pendukungnya (menjadi good winner and good loser).

Kegunaan pelembagaan pidato kekalahan adalah untuk menenangkan massa pendukung. Hal ini juga untuk meminimalisir mobilisasi massa oleh tim sukses pasangan calon yang kalah atau provokasi pihak ketiga yang berpotensi mengarah pada konflik horisontal dengan tujuan menggagalkan hasil pemilu. Konflik kadangkala diciptakan oleh pihak ketiga unntuk menjalankan kepetingannya saat dan pascakonflik. Cara pelembagaan pidato kekalahan ini diharapkan bisa menyatupadukan masyarakat kembali pascapilpres untuk menerima dan mendukung pasangan terpilih. Masih ada pemilihan berikutnya untuk bertarung kembali secara sehat dan sportif.

4. Tata Cara Pelantikan:

UUD 1945 menunjukkan kecenderungan ke arah sistem presidensial dengan pengaturan posisi presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Hal ini tampak dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden adalah kepala pemerintahan dan penjelasan pasal 10 sampai 15 yang mengungkapkan bahwa presiden adalah kepala negara.

Dengan demikian lembaga kepresidenen lewat UU Piplres yang juga mengatur soallokasi pelantikan sebaiknya dibuat untuk mampu memancarkan pilihan sistem presidensial. Pelantikan pasangan presiden langsung didisain diadakan di Istana Negara (Istana Merdeka) , bukan di Bina Graha. Dalam sistem presidensialis, presiden dipilih melalui pemilihan langsung oleh seluruh rakyat maka pelantikannya di Istana rakyat. Untuk meningkatkan unsur simbolik pasangan presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat, maka sebaiknya pasangan terpilih dilantik oleh ketua Mahkamah Agung di Istana Negara, bukan di gedung MPR atau parlemen.

Hal itu sejalan untuk membangun penguatan tradisi pemerintahan dan oposisi dalam sistem presidensialisme. Sejak dini lembaga kepresidenan bukan dilantik oleh ketua MPR, tapi MPR dan presiden adalah sejajar. Meski hanya menang dengan selisih suara tipis, presiden terpilih berhak mengantongi mandat dari rakyat untuk memerintah. Apalagi jika ia menang dengan angka telak. Mandat dari rakyat membuat posisi presiden amat kuat. Penting sekali pelantikan bukan di gedung MPR. Presiden Indonesia mendatang akan punya legitimasi politik lebih besar daripada presiden-presiden sebelumnya yang dipilih dan dilantik di MPR. Sejak revisi UU Politik ini presiden terpilih didisain untuk lebih percaya diri membuat keputusan politik.

Selain dipilih langsung, presiden terpilih akan memegang jabatannya untuk jangka waktu lima tahun. Posisi presiden amat kuat sebab ia tidak bisa dihentikan di tengah jalan oleh MPR karena alasan politik yang multitafsir. UUD 1945 hasil amandemen ketiga mengatur, presiden dan/atau wakilnya hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila (i) melakukan pelanggaran hukum berat, (ii) perbuatan tercela, atau (iii) tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Melihat hasil amandemen UUD 1945, tampak sistem pemerintahan Indonesia kian mendekati ciri-ciri presidensialisme murni. [8]

Ada harapan agar revisi UU Pilpres ini bisa menghasilkan kinerja lembaga kepresidenan yang lebih efektif dan produktif, juga mendorong terbangunnya koalisi partai yang megarah ke multipartai sederhana. Selain adanya hubungan legislatif dan eksekutif yang sehat dalam kerangka presidensialisme. Suatu hal yang penting dalam jangka menengah dan panjang guna terbanggunnya demokrasi yang prosedural dan sekaligus substansial di Indonesia masa mendatang.

Matriks Revisi UU Pilpres No.23/2003

Arah Tujuan

Agenda Penyempurnaan

Usulan Pengaturan

Argumentasi

Penguatan koalisi partai dalam proses Pilpres

(Urgensi pembentukan koalisi besar dan permanen atas dasar platform politik dalam pencalonan pasangan Presiden-Wapres)

Perubahan Syarat Peserta Pemilu Presiden

Pencalonan pasangan Presiden-Wapres dilakukan oleh partai/koalisi partai yang memperoleh suara minimal 30% dalam pemilihan legislatif.

Pendaftaran paket pilpres wajib melalui proses konvensi/pemilihan internal/koalisi partai secara demokratis dan transparan. Proses tersebut wajib terbuka untuk diliput oleh publik secara langsung dan melalui media .

Membuka peluang yang lebih besar bagi terdapatnya dua pasangan calon dan satu putaran pilpres tahun 2014.

Pilpres satu putaran akan menghemat anggaran negara.

Memungkinkan terbentuknya dua kekuatan di parlemen antara koalisi partai yang berkuasa dan yang beroposisi.

Pencalonan pasangan bukan oleh partai yang sama dan bukan ’koalisi permananen’ dari partai yang memiliki platform yang berbeda relatif rawan penarikan dukungan.

Penguatan sistem presidensial yang murni.

Perbaikan mekanisme kampanye

Penataan Tim Kampanye dan Tim Sukses

Penataan Materi kampanye

Tim kampanye dan Tim Sukses

yang disusun pasangan calon harus diumumkan secara resmi melalui media publik.

Tim kampanye dan Tim Sukses harus terdaftar di KPU.

Tim kampanye dan Tim Sukses yang tidak terdaftar di KPU dilarang melakukan kegiatan kampanye dan kegiatan lainnya yang bertujuan menyukseskan kemenangan kandidat.

Tim kampanye yang diumumkan tersebut akan merupakan representasi komposisi kabinet yang akan dibentuk apabila pasangan kandidat menang.

Perlunya pengaturan mengenai

debat publik terbuka yang wajib dihadiri oleh pasangan calon.

Komposisi ”kabinet tersusun” yang akan dibentuk oleh kandidat wajib disampaikan pada saat kampanye.

Pasangan calon wajib menyampaikan Visi, misi dan program kerja pemerintahan yang akan dilakukan.

Program kerja pasangan calon merupakan perwujudan kongkrit dari visi dan misi yang harus disertai rincian cara pencapaian program, indikator capaian dan target waktu program tersebut.

Hak pemilih untuk mendapatkan informasi dan transparansi tentang komposisi menteri yang akan dibentuk oleh kandidat jika menang Pilpres, dijamin oleh UU ini lewat keharusan mengumumkan nama-nama tim sukses.

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemilih untuk melihat soliditas dan kapasitas kabinet mendatang.

Tim sukses yang berkeringat mendapatkan haknya menjadi menteri dan pejabat publik lainnya.

Kehadiran kandidat dalam debat publik merupakan forum yang tepat untuk menilai kapasitas setiap calon.

Ketidakhadiran calon menunjukkan rendahnya komitmen yang bersangkutan dalam pilpres.

Visi, misi, program para kandidat sering hanya berisi cita-cita retorik dan kadang kala hampir sama antarcalon.

Visi, misi dan program yang tanpa disertai detail rencana operasional, cenderung menghasilkan fenomena ’membeli kucing dalam karung’.

Ada janji kampanye tapi tanpa detail cara pencapaianya merupakan kekaburan yang menjurus pada kebohongan terhadap publik.

Kampanye tanpa cara operasional pencapaian program yang rinci merupakan indikasi kegagalan pembangunan demokrasi substansial.

Perubahan Batas Waktu kampanye

Perubahan batas jadwal kampanye dari 3 minggu menjadi tidak perlu dibatasi hingga minggu tenang.

Agar pemilih dan kandidat punya waktu yang panjang untuk saling berinteraksi soal materi kampanye, performance dan kapabilitas calon pasangan presiden.

Menekan praktik money politics dan sejenisnya.

Pengaturan Penggunaan Media Massa dalam Kampanye

Kampanye melalui media massa pemerintah dan swasta, cetak maupun elektronik dalam bentuk berita maupun iklan, perlu pembatasan dalam frekuensi penayangan, penerbitan dan jumlah halaman.

Untuk pengaturan hal ini diawasi oleh Panwas.

Agar pasangan calon yang memiliki uang banyak dan memiliki saham di perusahan media tidak memonopoli publikasi dalam ber kampanye melalui media massa.

Larangan Kampanye

& Law-enforcement

Hal-hal yang memuat pelarangan kampanye perlu disertai dengan sanksi. Pasangan calon yang melanggar ketentuan larangan kampanye dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Jika pelanggaran bersifat administratif, kandidat dan tim suksesnya (sesuai

kasusnya di tingkat pusat/daerah) akan dikenai denda yang ditetapkan oleh pengadilan.

Panwas mempunyai hak melakukan pembatalan pasangan calon apabila pelanggaran tersebut masuk kategori berat (pelanggaran pengaturan dana kampanye).

Pelanggaran Pilpres yang tidak disertai penegakkan hukum di lapangan akan menghasilkan pilpres yang cacad secara prosedural.

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye

Transparansi

Dana Kampanye

Laporan penggunaan dana kampanye (sumber maupun pengeluaran) diumumkan pada publik melalui media massa seminggu sebelum hari pemberian suara.

Membangun proses pilpres yang baik secara prosedural, untuk mendorong terbangunnya good governance pascapemilu.

Sanksi pelanggaran perlu dicantumkan, termasuk siapa yang akan melakukan peneggakan hukumnya di lapangan.

Ada tatacara baku dalam menangani dan mengadili pelanggaran dalam proses pilpres yang disepakati semua tim sukses pilpres.

Meminimalisir konflik dan fragmentasi kelompok masyarakat akibat perbedaan pilihan

Pelembagaan

Pidato kekalahan

Penetapan pasangan terpilih wajib disertai dengan pidato kemenangan dan kekalahan dari pasangan calon yang mengikuti pilpres di kantor KPU.

Meningkatkan sportivitas dalam proses demokrasi baik bagi pasangan maupun bagi para pendukungnya (menjadi good winner and good loser).

Meminilmalisir mobilisasi massa oleh pasangan calon yang kalah, yang mengarah pada konflik horisontal dengan tujuan menggagalkan hasil pemilu.

Menyatu padukan masyarakat kembali pascapilpres untuk menerima dan mendukung pasangan terpilih.

Penguatan Sistem Presidensial

Tata cara pelantikan presiden

Pelantikan Presiden-Wapres terpilih dilakukan di Istana Negara oleh ketua MA

Pelantikan di istana memberikan makna penguat simbolik format pemerintahan presidensial, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bukan bertanggung jawab pada MPR.

Daftar Pustaka

Dokumen Negara Amandeman UUD 1945 (Perubahan amandemen keempat).

Dokumen Negara UU Pilpres 2003.

Muhammad Qodari, “Otoritarianisme Baru dan Desain Institusi”, Kompas, Sabtu, 08 Mei 2004 yang mengutip Jimly Asshidiqie, 2002.

Executive summary “Perubahan Pasal Dana Politik di dalam Paket Undang-undang Politik” oleh Tim Cetro, TII, ICW, Perludem dan IAI-KSAP, Desember 2006.

[1] Penulis, Syafuan Rozi Soebhan adalah peneliti pada P2P LIPI Jakarta. Dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada Dra. Sri Yanuarti, rekan satu tim dalam perumusan Revisi UU Pilpres versi LIPI. Juga kepada Prof. Dr. Syamsudin Haris selaku koordinator tim, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Dr. Indria Samego, M. Nurhasim, Drs. Heru Cahyono, Dr. Lili Romli, M.Si dan rekan-rekan P2P LIPI lainnya, Dr. Tommy Legowo dari CSIS, Drs. Arbi Sanit dan Prof. Dr. Maswadi Rauf dari UI, yang dengan kepakarannya memberikan banyak ulasan dan kritik yang sangat berharga berkaitan dengan lahirnya tulisan ini.

[2] Lihat pada Pasal 6A UUD 1945 (Perubahan amandemen keempat).

[3] Tugas dan wewenang KPU adalah: merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang; mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon; meneliti persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan; menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan; menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye; mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit yang dimaksud; menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

[4]Oposisi desktruktif-oportunis adalah oposisi yang dibangun oleh kelompok yang kalah dalam pemilu yang bertujuan untuk merugikan pemerintahan. Oposisi fundamental-ideologis, adalah oposisi yang dibangun tidak hanya ingin menghancurkan dan meraih kekuasaan, tetapi menggantikan sistem ketatanegaraan yang ada.

[5] Istilah ‘sewa perahu’ adalah kiasan untuk menunjukkan fenomena kewajiban memberikan sumbangan uang atau barang oleh calon independen di luar kader partai bila ingin masuk nominasi pencalonan. Sewa perahu bermakna menyewa partai sebagai kendaraan politik lewat pemberian dana kepada partai pengusung, sebagai kompensasi pencalonan dirinya dalam bursa pemilihan. Persyaratan dana yang besar akan menutup kemungkinan calon yang berkualitas tersingkir digantikan oleh calon yang kaya walaupun secara kualitas tertinggal.

[6] Lihat pula executive summary “Perubahan Pasal Dana Politik di dalam Paket Undang-undang Politik” oleh Tim Cetro, TII, ICW, Perludem dan IAI-KSAP, Desember 2006.

[7] Ibid,-

[8] Lihat Muhammad Qodari, “Otoritarianisme Baru dan Desain Institusi”, Kompas, Sabtu, 08 Mei 2004 yang mengutip Jimly Asshidiqie, 2002.

Catatan Pendek Untuk Oposisi PDIP

2007-09-20T23:23:00.000-07:00

Oleh: Syafuan Rozi Soebhan

Periset di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta

Tradisi oposisi bukan barang asing di nusantara. Model koreksi terhadap raja dimungkinkan lewat mekanisme pepe (berjemur) seperti di Jogjakarta. Kalau rakyat punya aspirasi tertentu terhadap raja, mereka duduk di alun-alun tanpa berbicara sampai berminggu-minggu. Sehingga raja memperhatikan mereka dan bertanya apa maunya. Dalam demokrasi tidak begitu. Dalam demokrasi, kita tidak lagi punya raja, tapi rakyatlah yang berdaulat penuh. Karena itu, yang diinginkan rakyat terbanyaklah yang mestinya menjadi kebijakan negara. Dalam tradisi politik Minangkabau pun ada kerapatan Body-Chaniago yang memperbolehkan perbedaan pendapat di dalam forum Kerapatan Anak Nagari (KAN), sebelum mencapai kata sepakat untuk memilih akibat yang buruk dari yang terburuk. Jika kondisi yang baik sulit terjangkau kenyataan.

Masalah Oposisi dalam Politik

Oposisi bukan kata baru dalam Ilmu Politik. Oposisi arti harfiahnya “berlawanan”. Kata oposisi hadir dari khazanah budaya politik Inggris dan juga Australia, ketika di dalam parlemen terdapat dua pihak yang saling berhadapan: partai yang memerintah dan partai yang menjadi oposisi di seberangnya. Intinya, oposisi ada karena dalam kenyataan politik ada yang berkuasa dan ada yang di luar kekuasaan. Pihak politisi partai yang di luar kekuasaan bisa saja berperan mengontrol, mengimbangi, membuat kabinet bayangan (check, balances,shadow cabinet) untuk mengingatkan (early warning), menegur dan memberikan alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa, sehingga publik mempunyai pilihan-pilihan kebijakan. Dasar filosofisnya oposisi adalah: karena manusia bukan malaikat, maka manusia harus dikontrol oleh manusia lainnya ketika berkuasa.

Lord Acton pernah mengingatkan Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak dengan sendirinya akan disalahgunakan. Peran opisisi yang sehatlah agar kekuasaaan politik yang ada, tidak disalah gunakan dan diarahkan agar kongkret mengabdi untuk kepentingan orang banyak.memungkinkan munculnya alternatif kebijakan. Oposisi pada dasarnya adalah perbedaan pendapat. Sebab selalu akan banyak pendapat dalam proses merumuskan kebijakan pemerintah. Misalnya, untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan Jakarta, eksekutif cukup membuat busway, monorail, subway atau transportasi terpadu atau perlu memindahkan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan secara berkala. Ini semua adalah pilihan-pilihan kebijakan.

Peran eksekutif dalam iklim demokrasi perlu dikontrol secara sehat melalui faksi-faksi di parlemen. Untuk itu perlu ada yang menjadi oposisi atau kabinet bayangan di parlemen. Namun parlemen pun harus dikontrol juga agar eksekutif bisa bekerja dengan tenang dan efektif. Beberapa negara menganut model bikameral (dua kamar) dalam sebuah parleman. Ada kamar atas dan ada kamar bawah. Antara kamar atas dan kamar bawah pun saling mengontrol. Sayangnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR kita belum berfungsi sedemikian.

Opisisi Berbasis Ilmu Pengetahuan?

Oposisi yang sehat memerlukan sikap praxis yaitu memadukan ideologi demokratis dan rasionalitas ilmu pengetahuan dalam praktek politik. Sehingga selain kritik juga menawarkan alternatif solusi. Jika PDIP atau partai manapun menolak impor beras yang akan dilakukan eksekutif, perlu riset kecil untuk mengetahui kondisi irigasi persawahan di nusantara, penyebaran hama, musim banjir dan kering, yang bermuara kepada gagal panen. Pihak bioteknologi LIPI, BMG, IPB, HKTI, YLKI, Walhi, dst. perlu diundang dalam satu meja untuk membicarakan akurasi pengambilan kebijakan impor beras. Jika tidak, ketika beras langka di pasaran, terjadi busung lapar yang masif, siapa yang akan menanggung akibat dan dosanya. Jangan sampai terjadi kegagalan negara, akibat oposisi yang gagal. Ingat jatuhnya Uni Soviet, menurut Berzensky antara lain karena gagalnya panen jagung akibat salah hitung musim dingin yang buruk.

Ignas Kleden (Kompas, 4 Juli 1998) mengingatkan oposisi dibutuhkan bukan hanya untuk mengawasi kekuasaan. Apa yang baik dan benar dalam politik haruslah diperjuangkan melalui kontes politik dan diuji dalam wacana politik yang terbuka oleh publik. Adalah naif sekali untuk percaya bahwa eksekutif bersama semua pembantu dan penasihatnya dapat merumuskan sendiri apa yang perlu dan tepat untuk segera dilakukan dalam politik, ekonomi, hukum, pendidikan, pangan, energi, kebudayaan dan seterusnya. oposisi dibutuhkan sebagai advocatus diaboli atau devil's advocate yang memainkan peranan setan yang menyelamatkan kita, justru dengan mengganggu kita terus-menerus. Dalam peran tersebut oposisi berkewajiban mengemukakan titik-titik lemah dari suatu kebijakan, sehingga apabila itu diterapkan, segala hal yang dapat merupakan efek samping merugikan sudah lebih dahulu ditekan sampai minimal. Tragedi-komedi dalam politik Orde Baru adalah bahwa oposisi hanya dipandang sebagai devil (setan) dan tidak pernah diakui sebagai advocate (pembela).

Manfaat lainnya adalah bahwa dengan kehadiran oposisi masalah accountability atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan pemerintah. Tidak segala sesuatu akan diterima begitu saja, seakan-akan dengan sendirinya jelas atau beres dalam pelaksanaannya. Kehadiran oposisi membuat eksekutif perlu menerangkan mengapa suatu kebijaksanaan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, dan dengan cara bagaimana kebijaksanaan itu akan diterapkan. Socrates, konon suka mengajar filsafat dari pasar ke pasar, mengemukakan tiga kriteria untuk menguji perlu-tidaknya sebuah tindakan. Pertanyaan 1: apakah sebuah tindakan adalah benar dan dapat dibenarkan? Kalau tindakan itu terbukti benar, maka menyusul pertanyaan ke-2: apakah tindakan yang benar tersebut perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Kalau tindakan itu ternyata benar dan perlu, maka pertanyaan ke-3 adalah: apakah hal tersebut baik atau tidak untuk dilaksanakan?. Oposan negeri ini perlu berguru secara imajinatif dengan ilmunya Socrates.

Peran Oposisi PDIP ?

Untuk tidak dianggap sebagai oposisi yang kesepian, PDIP atau partai manapun perlu mencari dukungan publik. Alangkah indahnya kalau peran oposisi suatu partai di Parlemen soal politik beras tidak hanya menolak impor beras dari luar negeri, tapi juga mempertimbangkan usulan yang kongkret dan instrumental untuk memperbaiki nasib petani, kepentingan konsumen dan titik temu dengan pedagang beras, dibandingkan dengan pengalaman kasus Jepang dan Thailand misalnya. Suatu partai sebaiknya melakukan open house untuk membahas isu publik yang paling aktual. Pers perlu dilibatkan secara terbuka, agar para pemilih tahu apa yang sedang diperkuangkan partai dalam membela kepentingan publik pemilihnya. Jangan hanya ramai ketika konggres atau ulang tahun partai.

Untuk kedepan, agar PDIP tidak kesepian dalam beroposisi seperti yang diamati oleh profesor riset Syamsuddin Haris (Kompas (13 Januari 2006), semua politisi Parpol sebaiknya mengedepankan icon demi kehormatan negara dan kemaslahatan masyarakat Indonesia berbasis ilmu Socrates. Untuk itu dibutuhkan para oposan, ‘pemerintahan bayangan’ atau ‘pengimbang politik’ yang berilmu, bermoral, satu kata dan perbuatannya. Tidak hanya berani menjual jargon beroposisi untuk berbeda, tapi dalam berbeda itu kita perlu hikmah dan kearifan yang memberi inovasi dan rasa keadilan bagi sesama manusia. Sehingga para politisi di parlemen, eksekutif dan birokrasi negara menjalankan dengan benar kaidah indah "Sayyidul Qaumi Khadimuhum", Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan kaum itu.

Jinakkan Korupsi Sekarang Juga

2007-09-20T23:14:00.001-07:00

Sejak 9 Desember 2003, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mencanangkan 9 Desember sebagai Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia, ditandai dengan disahkannya United Nation Convention Against Corruption. Ini merupakan suatu langkah spektakuler dari masyarakat dunia, yang kian menyadari begitu berbahayanya korupsi bagi stabilitas pemerintahan dengan segala aspeknya di masing-masing negara.

Tepat setahun kemudian Indonesia mengambil langkah serupa, ditandai dengan ditandatanganinya naskah kerjasama antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Gubernur seluruh Indonesia. Pada saat yang bersamaan Presiden SBY juga menandatangani Instruksi Presiden RI No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Namun apakah naskah kerjasama dan Inpres tersebut sudah cukup ampuh mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia?

Pencanangan tahun 2005 sebagai tahun pemberantasan korupsi, juga menjadi perhatian Drs. Syafuan Rozi, M.Si.

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI ini, mendefinisikan korupsi sebagai tindakan mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.

Sementara dari perspektif orang awam dengan lugas mengatakan bahwa menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap, menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius adalah tindakan korupsi.

Menghilangkan korupsi di negeri kita bukanlah perkara gampang karena ia telah berurat berakar dan menjalar kemana-mana. Tidak semua orang rela jalan pintasnya untuk kaya diungkit-ungkit. Adalagi yang menjelaskan mereka korupsi kecil-kecilan karena terpaksa oleh keadaan. Gaji kecil yang tidak mencukupi untuk hidup yang layak dari bulan ke bulan menjadi alasan untuk membenamkan diri. Apalagi kalau hampir semua orang di tempat itu telah menganggap korupsi sebagai hal biasa. Tahu sama tahu, untuk tidak mengatakan bahwa atasan mereka juga melakukan hal yang sama.

Kerakusan dan membiarkan perilaku korupsi, menurut Rozi, ibarat seperti seseorang yang menunggang macan (ingat riding the tiger- sebuah judul film dokumenter dari Australia yang dibuat -Curtis levy dan Christine Olson, jika ia turun bisa saja ia dicakar si raja hutan. Sebaliknya bila diteruskan, mungkin saja ia tak akan bisa mengendalikannya sampai tersungkur ke dalam jurang yang dalam). Orang yang rakus dan korup itu akan berada di atas sebuah perkembangan kehidupan yang bisa jahat terhadap dirinya.

Untuk mengatasi persoalan korupsi ini upaya kultural dan struktural dapat dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan nilai baru bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang beresiko tinggi. Untuk itu secara struktural, Rozi merinci beberapa tindakan yang dapat dilakukan, diantaranya perlu upaya memberdayakan komisi pemeriksaan kekayaan, membangun sistem pencegah dini korupsi, pelaksanaan UU Anti Korupsi yang konsisten, memberikan jaminan hidup yang layak bagi pegawai, sistem pembuktian terbalik, pengumuman dan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah bertugas, membuat iklan anti korupsi di media massa dan produk-produk yang dikonsumsi semua orang. (TQ)

Jinakkan Korupsi Sekarang Juga

2007-09-20T23:11:00.000-07:00

ANALISIS KEBIJAKAN HAK INFORMASI MASYARAKAT

2007-09-20T23:04:00.000-07:00

Oleh Syafuan Rozi

Periset di Pusat Penelitian Politik (P2P)

LIPI, Jakarta

Pengantar

Dalam suatu negara yang masyarakatnya ingin maju berkembang, adanya transparansi kebijakan dan terbukanya ruang publik untuk mengakses informasi seperti layaknya sang ikan yang butuh air untuk hidup. Prinsip yang mengatur agar dibukanya akses publik untuk memperoleh aneka informasi dan regulasi, sanksi dan reward, kejelasan biaya dan waktu pengurusan/perizinan/aneka dokumen, tersedianya berbagai temuan/paper ilmiah untuk diakses lewat situs internet dan aneka informasi lain yang berguna, jelas, lagi bermutu adalah merupakan keperluan yang sebenarnya merupakan hak setiap warga negara yang selama ini terabaikan, walaupun mereka telah membayar aneka macam pajak dan retribusi kepada negara.

Informasi yang tertulis hitam di atas putih yang disajikan lewat bilboard, papan pengumuman, media cetak, dan internet dapat dipakai sebagai acuan dan akses kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Transparansi dan hak masyarakat memperoleh informasi akan mendorong lahirnya pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam konteks “Negara Berkembang”, kebijakan transparansi dan hak masyarakat memperoleh informasi. Mendukung keinginan untuk terbebas dari pemerintahan yang korup, otoriter dan tidak efisien. Kebebasan memperoleh informasi disamping mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance), mampu mencegah KKN, juga dapat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas pengawasan publik.

RUU KMI dan Bad Governance

Pemerintahan yang buruk, salah satu cirinya adalah pemerintahan yang ditandai dengan ketertutupan informasi, tidak terkontrol (tidak bersedia dikontrol-tidak accountable), senang bersikap elitis, cenderung kruang produktif, belum punya standar prosedur penanganan bencana, belum memiliki sistem yang jelas, terlalu birokratis atau bertele-tele, sentralistis (terpusat) serta tidak efektif, boros dan tidak profesional.

UU ini dinilai sangat perlu dan mendekati kategori wajib, karena Indonesia pernah mengalami masa dimana informasi publik terbatas dan ada informasi yang sengaja dibatasi. Sebagian masyarakat punya mata dan telinga tapi tidak bisa melihat dan mendengar informasi apa yang terjadi sesungguhnya di lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga negara lainnya, sehingga rakyat tidak mampu lagi mengontrol kinerja pemerintah. Warga negara tidak diberitahu berapa anggaran nasional/daerah yang dialokasikan untuk sektor yang menyangkut kebutuhan mereka –public good/public utilities-, berapa biaya dan lamanya pengurusan SIM/STNK, BPKP, IMB, KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah, bahkan apa kriteria yang dipakai untuk menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban kepala daerah mereka.

Kini di era informasi, rakyat atau masyarakat harus memperoleh informasi sebanyak banyaknya, sehingga rakyat dapat melakukan kontrol dan dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan lembaga lainnya secara baik dan benar.

Ada kekhawatiran memang ketika terjadi benturan dikarenakan bisa saja pihak-pihak lain akan atas nama transparansi bisa mempergunakan kebebasan informasi untuk tujuan tujuan yang melanggar hak azasi manusia karena itu rancangan undang undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik dapat dijadikan acuan bila terjadi benturan pihak pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan kebebasan informasi publik.

Tampaknya diajukannya rancangan undang undang ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 28f UUD 45 yang ditegaskan kembali dalam TAP MPR XVIII/MPR/l998 tentang hak asazi manusia,khususnya dalam pasal 20 dan 21 serta peraturan perundang undangnan lainnya yang berkaitan dengan kebebasan memperoleh informasi publik.

Hal yang perlu dilakukan misalnya penyempurnaan pada batang tubuh RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yakni pengertian yang jelas tentang informasi yang dikecualikan dengan rahasia negara. Mengingat pemerintah akan mengaajukan RUU Rahasia Negara.

Tentang prinsip adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui, melihat dan mendapatkan informasi tanpa memerlukan alsan yang melatarbelakangi permintaaan, perlu ditinjau kembali kareana berbagai negara yang memiliki undang-undang semacam ini penggunaan hak harus menegaskan alasan permintaannya.

“Ini menyangkut tanggungjawab publik sebagai peminta atau pengguna informasi, sehingga kelangsungan kepentingan nasional tetap terpelihara. Masalah tugas dan fungsi dan wewenang lembaga informasi sebagai badan di bawah pemerintah masih dirumuskan terlalu luas, sehingga kewenangannya bisa menjadi bias dan rawan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Ada fraksi di DPR/MPR RI yang mengatakan, pada batang tubuh RUU ini juga perlu diteliti kembali mengenai fungsi Komisi Informasi sebagai mediasi dan ajudikasi, siapa yang membentuk, jumlah keanggotaan komisi serta hukum acara dalam penyelesaian sengketa informasi.

“Perlindungan terhadap informan dan pejabat publik yang beritikad baik, perlu ditinjau lagi, apakah pasal ini akan masuk ke dalam substansi RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang juga dalam proses formulasi.

UU ini nantinya diharapkan akan menjadi acuan bagi ketentuan-ketentuan mengenai askes informasi publik yang terdapat dalam undang-undang lain, serta merupakan perangkat koordinasi dan komunikasi di antara berbagai peraturan perundangan yang terkait dalam informasi publik, maka UU ini harus antisipatif menangkap suasana kehidupan masyarakat informasi dan kemajuan teknologi informatika serta dampak yang ditimbulkannya.

RUU KMI dan Otonomi Daerah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagai pertimbangan, RUU KMI ada baiknya mengatur bahwa informasi tentang Ramperda (Rancangan Peraturan Daerah), RAPBD, berbagai inisiatif DPRD, atau Standar Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Gubernur agar dibuatkan atau dimasukan kedalam home page atau website E-Dewan NTB dan E-Government Pemda NTB, agar bisa membantu masyarakat untuk berkomunikasi dan dampaknya mempercayai DPRD dan Pemerintah Daerah-nya. Sosialisasi dan komunikasi politik lewat internet ini bisa dilakukan untuk mengatasi disparitas informasi.

Seorang aktifis LSM “Somasi” di NTB, berinisial SM misalnya mendefinisikan kepentingan publik di NTB menyangkut hak memperoleh informsi, sebagai berikut :

“..Semua maklum bahwa DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan mampu mengartikulasi dan mengagregasikan apa yang sebenarnya menjadi kepentingan publik di NTB. Cuma untuk mendefinisikan kepentingan masyarakat itu memang cukup sulit, karena setiap orang di NTB punya kepentingan yang beragam. Kalau saya yang diminta mendefinisikannya, begini, kita di NTB sangat memerlukan transparansi, akuntabilitas dan ruang partisipasi ketika membangun NTB, dalam arti yang sebenarnya”.

Ia lebih lanjut menjelaskannya secara rinci bahwa,

Pertama, masyarakat NTB sekarang ini membutuhkan transparansi. Selama ini tuntutan itu tidak pernah diakomodir DPRD dan Pemda NTB. Pemerintahan umumnya masih sangat tertutup dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi masih minim dibuka oleh pemerintah. Hal seperti keterbukaan informasi itulah yang dimaksud, antara lain, sebagai prinsip akuntabilitas yang wajib ditegakkan oleh pemerintah dan DPRD. Kalau eksekutif dan legislatif berprilaku baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan, mengapa harus takut melakukan transparansi. Jika mereka transparan dan kebaikan DPRD dan Eksekutif daerah diketahui masyarakat, pihak mana yang akan dirugikan?. Malah dukungan publik dan kepercayaan akan bertambah kepada para wakil rakyat dan pelaksana pemerintahan daerah.

Kedua, masyarakat memerlukan DPRD yang bertanggungjawab kepada konstituennya. Kita tahu kalau eksekutif Pemda selama ini bertanggung jawab ke DPRD, kemudian kita juga bertanya, lalu DPRD kemudian bertanggung jawab kepada siapa? Sampai sekarang secara praktis tidak ada pertanggungjawaban dari DPRD kepada konstituennya.

Ketiga, masyarakat memerlukan agar pemerintah melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pembangunan di NTB, jangan bertindak sepihak saja. Mereka yang di maksud masyarakat adalah para pemilih pada saat Pemilu, pihak RT & RW dan juga termasuk antara lain organisasi swadaya masyarakat (LSM).

Untuk pemulihan awal pasca kerusuhan di NTB, ia menyarankan perlu dibuat Perda Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi. Informasi itu sangat penting agar semua pihak bisa mengetahui penyelenggaraan pemerintahan ini dilakukan, berapa rencana alokasi APBD mau diperioritaskan untuk sektor apa. Itu sebenarnya hak masyarakat yang selama ini telah membayar pajak, tanpa bisa mengelak atau menolak. Sebagai aktifis LSM dan seorang yang belajar ilmu hukum, ia menginginkan adanya Perda Akuntabilitas Pemerintahan Daerah di NTB. Sekarang ini secara internal memang sudah ada Keppres No. 7 th.2001 dan pedoman Lembaga Administrasi Negara tentang akuntabilitas, tetapi ruang lingkupnya menjadi sebatas ‘niat baik’ di lingkungan internal Pemda, dampak penegakkan pelaksanaanya ke masyarakat menjadi sangat sulit diharapkan.

Penerapan jaringan internet berupa website/ hompage dan Email-DPRD NTB pada saat yang akan datang akan menjadi prasyarat yang penting dalam membangun komunikasi politik antara anggota DPRD NTB dan institusinya dengan para konstituennya. Hal ini akan merupakan suatu langkah good governance yang akan signifikan dalam rangka memberi ruang/media untuk peningkatan partisipasi konstituen (para pemilih). Bagi Dewan media ini akan menjadi sarana sosialisasi dan media penyampaian informasi politik yang bisa diakses kapan dan dimana saja. Hal itu akan membuktikan dan mendorong adanya proses transparansi dan akuntabilitas di institusi DPRD NTB.

Beberapa Hal Yang Perlu Regulasi

Masyarakat dirugikan oleh pemegang informasi publik, karena ketidakjelasan informasi yang diberikan. Padahal, hak masyarakat mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik tidak boleh dihambat atau diabaikan begitu saja karena mereka pemagang mandat sah (stakeholder) negeri ini.

UU ini perlu mengatur informasi mana yang bebas untuk dapat diakses oleh masyarakat serta informasi mana yang dapat dikecualikan secara ketat. Informasi yang bila dibuka bisa menghambat proses penegakan hukum, bisa mengganggu hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, bisa mengancam keselamatan perorangan boleh saja tidak dibuka kepada publik. Untuk itu perlu pembahasan RUU Rahasia Negara, sampai kapan suatu hal menjadi rahasia dan kapan wajib dibuka untuk publik. Dengan demikian, ada batasan yang tegas tentang rahasia negara dan informasi publik.Tetapi, informasi publik semestinya terbuka.

Beberapa kasus yang merugikan masyarakat terjadi akibat tidak adanya jaminan ketersediaan dan konsistensi atas informasi publik. Misalnya, kasus kenaikan tarif dasar listrik yang tertutup sehingga kenaikan yang sebenarnya dengan kenaikan yang diumumkan berbeda. Ini jelas merugikan dan memperdayakan masyarakat. Ketidakpastian biaya juga dialami oleh anggota masyarakat yang mengurus SIM/STNK/BPKB, mengurus IMB, Akte Tanah, Pasport, skema kompensasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kerahasiaan bank yang melindungi kejahatan hasil korupsi dan pencucian uang ‘panas’(money loundring).

Masyarakat berhak tahu rancangan dan ketetapan APBN, APBD beserta alokasi dan pihak yang mengelolanya secara rinci lewat pelaporan di salah satu situs resmi di internet yang bisa diakses publik 24 jam. Begitu juga kriteria dan tolok ukur apa yang dipakai untuk menerima atau menolak suatu Laporan Pertanggung Jawaban seorang kepala daerah/kepala pemerintahan.

Penutup

RUU KMI perlu mengatur mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik secara cepat, tepat, adil, disamping mampu menekan ke arah perbaikan keadaan buruknya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi di badan-badan publik. Perlu diatur agar ada pos alokasi dana khusus dari APBN untuk pembangunan situs-situs internet lembaga-lembaga pelayanan publik, Lembaga Penelitan dan Universitas/Istitut. Selanjutnya ada keharusan semua hasil seminar, workshop, simposium, yang menyajikan paper dan kertas kerja atau semacamnya wajib diakses kedalam situs bersangkutan agar bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh publik.

Untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, perlu diatur beberapa aspek yaitu (1) hak untuk melihat informasi, (2) hak untuk menghadiri pertemuan publik, (3) hak untuk mengetahui, (4) hak untuk mendapatkan salinan informasi, (5) hak untuk diberitahu atau diinformasikan mengenai sesuatu hal dan (6) hak untuk menyebarluaskan informasi.

Agar dapat memberikan jaminan hukum untuk kebebasan memperoleh informasi akan bagus bila diatur Sanksi Pidana penjara serta denda bagi setiap orang yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak memenuhi panggilan, menghalang-halangi pemeriksaan, memberikan keterangan palsu, menghancurkan informasi sehingga tidak dapat dipakai lagi, membuat informasi yang tidak benar sehingga menyesatkan, disamping itu juga perlu diberikan sanksi kepada pejabat publik yang tidak mengikuti kewajibannya untuk mendokumentasikan informasi sesuai dengan kewajibannya, tidak menginformasikan tentang potensi bencana yang akan terjadi atau keharusan bertindak menurut langkah-langkah tertentu pada saat-saat yang mendesak. (SR)

POLITIK, KEBIJAKAN & KRISIS MINYAK INDONESIA

2007-09-20T23:03:00.000-07:00

Oleh

Syafuan Rozi

(Peneliti P2P LIPI Jakarta)

Francis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man (Penguin, 1992), menganggap Liberal democracy dan free market capitalism sebagai bentuk pemerintahan paling memuaskan (the most fundamentally satisfying form of government) dan sebagai satu-satunya cara mengelola ekonomi terbaik (the best method of organising the economy). Keduanya merupakan represents the final stage of human government. Semua idologi pesaingnya akan kalah (All competing ideologies will fall in its wake). Menanggapi gagasan yang paralel dengan itu, bisa jadi gelombang demokrasi sudah cukup baik untuk RI, dengan indikasi ada pergiliran kekuasaan lewat pemilihan presiden dan Pilkada langsung di negeri kita. Demokrasi liberal telah menang mendukung bahwa makna rakyat lah yang sekarang berdaulat, bukan hukum besi oligarkhi partai atau Personal ruler yang mutlak seperti era lalu. Idealnya pemerintahan SBY-JK yang dipilih demokratis langsung pun bisa memenuhi tesis Fukuyama tersebut, yaitu menghasilkan pengelolaan ekonomi pasar yang sehat (the best method of organising the economy) agar terjadi cara mengelola ekonomi terbaik . Jika tidak, tentu ada yang salah atau gagal dalam tata kelola-nya ? Jadikan Pertamina Punya Kompetitor.

Membuat Kompetitor Pertamina

Namun free market capitalism yang dibayangkan Fukuyama sangat positif itu, -walaupun sadar ada yang pihak tidak setuju- belum berjalan dengan baik di negeri kita untuk bidang perminyakan. Belum ada free market capitalism sektor energi ‘emas hitam’ ini, yang adalah praktik Monopoli oleh Pertamina. Untuk sektor telekomunikasi, persaingan pasar (liberalisasi, privatisasi, swastinisasi telekomunikasi) ternyata cenderung berdampak positif untuk konsumen.

Bangsa kita dewasa ini bisa mendapatkan pulsa telepon yang begitu bersaing dan murah. Hal itu berawal ketika Telkom tidak lagi boleh sendirian memegang monopoli bidang telekomunikasi.(dulu instansi Perjan Pos & Telekomunikasi). Adanya Telkomsel, Indosat (Satelindo), Bakrie-Group Esia, dan operator lainnya, telah menjadikan mereka bersaing untuk menjadi produsen termurah dengan pelayanan terbaik. Bagaimana dengan bidang energi di Indonesia. Hal ini juga perlu dilakukan. Minyak (BBM) sama halnya dengan produk telekomunikasi, ada sektor penting yang dibutuhkan oleh orang banyak (Public goods), sudah saatnya perlu dikelola secara kompetitif.

Kebijakan politik energi kita di Indonesia masih melindungi Pertamina menjadi satu-satunya pemegang monopoli bidang perminyakan. Akibatnya kecenderungan pengadaan dan distribusi minyak di Indonesia, nasibnya hampir sama ketika Telkom menjadi pengelola telekomunikasi satu-satunya. Harga cenderung naik, kuantitas tidak mencukupi. Ada apa dengan cara kerja Pertamina?

Pertamina sudah masuk ke pasar global –free market – di luar negeri (dan tidak di dalam negeri) dan mulai melupakan pasal “Bumi Air dan Kekayaan yang terkandung di dalamya, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ada anggapan yang terjadi di Indonesia adalah “…Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (minyak) dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pihak production sharing/perusahaan minyak asing dan anak perusahaan Pertamina yang di dalamnya”. Pertamina telah menjadi Komprador-dalam istilah Yushiro Kunio. Seolah telah menjadi ‘pihak lokal’ untuk kepentingan asing dan dirinya sendiri.

Mari kita tinjau kontrak karya Pertamina dengan pihak production sharing perusahaan/pihak mana yang dapat keuntungan dengan terbatasnya penggalian sumur minyak baru di Indonesia, bagaimana pengadaan/sewa kapal Tanker, siapa yang dapat keuntungan ketika pengilangan minyak mentah kita dilakukan di luar negeri. Ilmu politik yang diajarkan Harold Laswell mengingatkan kami Ilmuwan Politik untuk jeli melihat Siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana?. Pihak mana yang akan mendapat keuntungan ketika minyak mentah terbatas kita miliki, adalah jelas pihak asing tempat kita membeli. Ketika harus dikilang diluar dalam biaya Dollar, ada pula pihak kontraktor dan spekulan mata uang yang meraih untung ketika rupiah melemah.

Jika ingin harga BBM stabil dan menurun di masa mendatang, BBM harus diproduksi dalam rupiah. Caranya stop beli minyak mentah, stop kilang diluar. Tambah sumur minyak baru dan tambah kilang dalam negeri yang dibuat oleh tenaga Indonesia yang bersedia digaji dengan uang Rupiah. Dalam hal ini pengadaan minyak ini, melihat kasus Pertamina, seolah semangat nasionalisme kita telah luntur dan habis. Hampir semua prosesnya terlalu terkait dengan kepentingan pihak asing. Belum lagi kita menyadari politik global energi Amerika yang sengaja menimbun ladang minyaknya di Alaska untuk tidak digali, hingga suatu saat cadangan minyak negeri lain habis dan kita benar-benar harus membeli minyak dalam dollar ke Negeri Paman Sam tersebut.

Mencari dan Menambang Cara Baru?

Posisi Pertamina yang dulunya bernama Pertamin ini, sudah mulai relatif bergeser dari dulunya perusahan pertambangan yang mencari sumur minyak, sekarang sudah mulai menjadi pedagang minyak. Pertamina membeli minyak mentah dari luar negeri dalam ongkos Dollar untuk dijual lagi dalam Rupiah. Sehingga prosesnya harus ada subsidi. Mengapa jadi begini? Negeri yang dulu kita banggakan sebagai anggota OPEC (Pengekspor Minyak) , ternyata sudah harus keluar dari keanggotaannya itu dan tidak pernah ada declare resmi untuk itu. Kita semua diam-diam saja.

Ada pula argumen bahwa untuk mencari sumur minyak baru itu mahal dan berisko gagal. Itu bisa jadi kalau teknologi yang dipergunakan dengan teknik pengeboran manual. Peneliti Bidang Biologi LIPI di Bogor, sedang mengembangkan pencarian kandungan minyak dalam kulit bumi dengan indikator bakteri pemakan minyak yang diberi illumination semacam phosphor, sehingga bisa dideteksi dari foto satelit infra merah tentang perkembang biakannya. Jika di bawah permukaan mengandung banyak minyak, maka perkembang biakan bakteri itu sangat meluas. Mudah-mudahan tidak ada alasan bagi Pertamina untuk membeli minyak mentah dari luar karena kesulitan mencari sumur minyak baru.

Menambah Kilang Minyak Baru?

Sebuah kilang minyak adalah pabrik proses industri di mana minyak mentah diproses dan dimurnikan menjadi produk petroleum berguna. Minyak mentah dipisahkan menjadi pecahan-pecahan dengan distilasi fraksional (penyulingan pecahan). Pecahan pendorong, yang timbul dari bawah lajur pemecahan seringkali diuraikan (retak) untuk membuat produk yang lebih berguna. Hidrokarbon adalah susunan molekul-molekul berbeda panjang dan kerumitan terbuat dari hidrogen dan karbon. Strukturnya yang bermacam-macam memberikan mereka ciri-ciri dan fungsi berbeda. Kelihaian dalam proses pengilangan minyak adalah memisahkan dan memurnikan ini. Semua hidrokarbon yang berbeda ini memiliki titik didih yang berbeda, yang berarti mereka dapat dipisahkan dengan distilasi/penyulingan.

Sewaktu masih di Senat Mahasiswa UI, rekan mahasiswa dari jurusan GP (Gas & Petrokimia) FT UI waktu itu mengeluhkan mereka belajar tentang bagaimana membangun instalasi kilang minyak tapi tidak banyak kilang minyak baru bisa dibuat di negeri kita. Ada kepentingan yang tertanama kuat untuk menahan laju penambahan kilang minyak dalam negeri. Ada gejala pihak tertentu mendominasi agar kita suatu saat membeli minyak mentah dan mengilangnya di luar negeri. Faktanya kejadian sekarang ini. Negeri kita bukan lagi penghasil minyak, tapi sudah pengimpor, dan Pertaminanya sudah menjadi ”pedagang” bukan lagi penambang. Untuk itu Pertamina perlu mendapatkan kompetitor agar kinerjanya membaik seperti halnya bidang telekomunikasi.

Kilang Domestik Perlu

Setelah ”berkampanye” lama di depan kelas Ilmu Sosial Dasar di FMIPA UI dan IISIP Jakarta, serta melempar wacana dengan teman dulu yang sekarang menjadi insan pers, akhirnya ada khabar baik buat saya berkaitan dengan cara mengelola kenaikan harga BBM di negeri kita.. Wapres Jusuf Kalla menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro untuk mengkaji penggunaan kilang minyak Indonesia untuk pengolahan minyak produksi dalam negeri. Hal itu sebagai upaya penghematan biaya produksi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Sejauhmana kemungkinan kita bisa memanfaatkan minyak mentah yang diproduksi Indonesia itu bisa masuk ke kilang kita (Kamis 8/9, 2005). Baru ketahuan ternyata kapasitas dan jumlah kilang minyak kita tidak sebanding dengan pemakaian energi di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor dalam rangka pemasukan APBN.

Direktur Jenderal Migas, Iin Arifin Takhyan; Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Ari Sumarno; serta Direktur Pengelolaan Pertamina, Suroso dan Menteri Purnomo akhirnya memikirkan alternatif agar masuknya minyak mentah produksi Indonesia ke kilang minyak di dalam negeri, dengan sendirinya akan mengurangi ekspor minyak mentah. Dengan pertimbangan agar bisa lebih ekonomis dan nantinya agar bisa menurunkan biaya pokok produksi BBM kita. Akhirnya mereka sadar juga. Dalam pertemuan dengan Wapres, Menteri Purnomo menjelaskan bahwa pihak Pertamina menyampaikan optimasi kilang serta prosedur yang berlaku selama ini dan langkah-langkah ke depannya agar nanti bisa meningkatkan pengolahan minyak mentah Indonesia di kilang domestik.. Berdasarkan laporan Pertamina terdapat dua kilang di Indonesia yang selama ini menggunakan minyak mentah impor yakni kilang Cilacap yang mempunyai kapasitas pengolahan 348.000 barel per hari dan kilang Balikpapan (256.000 barel per hari).

Untuk itu memang diperlukan fokus agar kedua kilang minyak tersebut agar dimungkinkan untuk juga bisa mengolah masuk minyak mentah produksi dalam negeri. Jika tidak kilang minyak baru dalam biaya rupiah dan tenaga murni anak negeri harus diprioritaskan untuk dibangun segera. DPR RI perlu melakukan rapat khusus untuk membuat pansus ”Penambahan Kilang Minyak Dalam Negeri Berbiaya Rupiah”, sebagai politik energi terbaik guna membela kepentingan publik dan mengambil hati konstituen yang telah memilhnya dalam Pemilu 1999 yang lalu.

Sementara itu Dirjen Migas, Iin Arifin telah menyebutkan bahwa dari produksi minyak mentah Indonesia pada tahun 2004 yang mencapai 1.096.000 barel per hari, yang masuk ke kilang domestik mencapai 593.600 barel per hari, di mana total pengolahan di kilang domestik mencapai 998.000 barel per hari. Minyak mentah impor yang dikelola di kilang domestik mencapai 404.500 barel per hari, sedangkan minyak mentah Indonesia yang diekspor mencapai 488.700 barel per hari.

Dengan mengolah minyak mentah dalam negeri di kilang sendiri, diharapkan ada penghematan dari biaya transportasi dan pemakaian dollar dibanding dengan mengilangnya di luar negeri. Untuk sewa tanker dan ongkos kilang. Dengan dikelolanya minyak mentah dalam negeri di kilang sendiri, maka ekspor akan berkurang sebesar 110.000 barel per hari. Tidak apa lah, dari pada kita mengalami krisis kelangkaan BBM di dalam negeri.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Ari Sumarno, minyak mentah tersebut akan diambil dari puluhan lapangan minyak yang ada di Indonesia. Pihak Pertamina sudah berbicara dengan perusahaan kontraktor bagi hasil atau production sharing (KPS). Mereka setuju minyaknya diambil oleh pemerintah selama berdasarkan harga pasar. Inilah indikasi bahwa negeri kita secara ekonomi politik belum meredeka seratus persen. Entah bagaimana mengakhiri kondisi dependency dan kooptasi tersebut. Perspektif nasionalis masih diperlukan ketika free market capitalism ternyata menyimpan agenda tersembunyi berupa politik energi global negara adidaya, misalnya.

Disebutkan pula bahwa minyak mentah yang akan diambil Pertamina untuk diolah di kilang di dalam negeri antara lain dari ladang minyak yang dikelola Medco, Caltex, dan Unicoal. Mengenai realisasinya, bila perencanaan dilakukan September 2005, maka implementasinya pada bulan November 2005. Suatu yang perlu koordinasi cepat berkaitan dengan perhitungan cadangan aman posokan minyak untuk dalam negeri. Jika Pertamina tidak mampu mengelolanya, memang tampaknya DPR perlu memutuskan agar perlu membuat kompetitor dalam pengelolaan minyak. Bisa dikelola oleh daerah, seperti yang diharapkan oleh Pemda Bojonegoro. Atau kita perlu membuat Kebijakan Memperlambat Globalisasi? Mana mungkin tiba-tiba Indonesia tidak membeli minyak dari luar atau berhenti mengekspor karena krisis minyak di dalam negeri.

Kita perlu sadar ada dampak buruk dari globalisasi ekonomi sekarang melanda kita. Krisis melambungnya harga minyak dunia mendekati 60 Dollar perbarel, akibat badai di Teluk Mexico mengingatkan kita untuk tidak terlalu senang hadir dalam konteks global. Meneg ESDM Purnomo Yusgiantoro perlu dikawal agar bisa menjalankan instruksi untuk mempercepat produksi dan pembangunan kilang-kilang minyak baru di Indonesia. Kilang-kilang yang harus dipercepat pembangunannya itu antara lain adalah Blok Cepu, Kilang di Madura, kilang LNG di sejumlah daerah dan kilang minyak Tuban. Mari lihat kinerja paket presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Begitu juga kinerja Kapolri untuk menyikat para pebisnis gelap yang membuat BBM langka dan melonjak di beberapa tempat.

Presiden SBY memang sedang dihadapkan pada buah simalakama. Sama dengan nasib presiden terdahulu, yang konon jatuh didemo, karena menaikan harga BBM. Wajar, namanya diplesetkan menjadi ’Selalu Bimbang Yach’ (SBY). Humor politik yang segar ketika kita dilanda panik. Pasalnya, memang, efek dari keputusan yang dihasilkan pasti berisiko besar. Ada yang menganggap biang terpuruknya rupiah adalah subsidi BBM yang terlalu tinggi dan menguras devisa. Kalau begitu jangan ragu untuk memproduksi BBM di dalam negeri, dalam rupiah agar tidak perlu ada subsidi akibat selisih kenaikan kurs dollar.

Di sisi lain, kalau SBY menaikkan BBM, dia akan mendapat serangan gencar dari kalangan akar rumput dan oposisi bayangan yang menyiapkan sirkulasi elit di waktu mendatang. Kalangan mahasiswa, grass root, Gus Dur, Megawati dll, mereka akan turun ambil bagian, walaupun mereka juga melakukan kebijakan yang sama di waktu yang lalu. Pihak yang pernah didemo, akan ikut mendemo dalam kebijakan yang sama. Kalau BBM dinaikkan pastinya popularitas SBY menurun, jika ia ingin maju untuk kedua kalinya dalam Pemilu mendatang ia sudah tidak populer lagi. Tekanan gelombang pengunjuk rasa akan meningkat akibat harga yang melambung, apalagi terkait dengan inflasi tahunan menjelang bulan puasa, idul fitri dan natal di akhir tahun. Kebijakan menaikan BBM tahun ini akan mengalami nasib Bad Luck Policy. Pasar akan bereaksi negatif dan nilai rupiah menaik terus.

Jika diambil opsi tersebut maka yang akan terjadi adalah efek domino. Sekenario buruknya, harga-harga ikut naik. Masyarakat semakin susah. Memang sudah lama kita tak melihat Gus Dur dengan Megawati duduk satu meja di Ciganjur, beberapa waktu lalu. Ini sudah dua oposan yang kumpul, kalau nanti BBM jadi naik, bukan tak mungkin Amien Rais, Wiranto ikut berkumpul. Kemungkinan akan ada kelompok Ciganjur versi sekian. Karena mereka punya kaki di parlemen. Bisa jadi kemudian ada pengelompokan di parlemen yang semula mendukung kenaikan BBM akibat kondisi lapangan yang memburuk berbalik arah. Mereka mungkin akan membawa isu BBM ini menjadi krusial. Belum lagi tekanan dari kelompok mahasiswa dll.Akan tetapi, ada juga opsi ketiga. Yudhoyono mungkin akan merasa bahwa kenaikan BBM sekarang itu sangat tak mungkin. Karena kalaupun dinaikkan sekarang harus tinggi sekali, mengikuti harga minyak dunia. Kalau hanya dinaikkan sedikit-sedikit saja, itu percuma, sebab tetap menguras cadangan devisa negara.Dia merasa, itu akan menyulitkan rakyat banyak. Belum lagi di depan sudah menanti Lebaran, Natal, dan tahun baru. Jika persoalannya sangat politis, apa masalah menjadi selesai. Sebaiknya penelitian tentang Fuel Cell (Sel Tunam) yang mampu mengolah air sebagai bahan bakar, atau mengolah bio-diesel dari minyak kelapa sawit, atau memproduksi metan/alkhol dari pohon Nira Aren perlu lakukan secara kongkrit. Untuk itu kerjasama ilmuwan teknik konversi energi dan teknik mesin sangat dibutuhkan sekarang ini. Negara sedang memanggil Anda atau kita bermimpi Pertamina punya kompetitor?. (sr)

Jinakkan Korupsi Sekarang Juga

2007-09-20T22:55:00.000-07:00

Oleeh: Syafuan Rozi Soebhan
Peneliti P2P LIPI Jakarta

POLITIK, KEBIJAKAN & KRISIS MINYAK INDONESIA

2007-09-20T21:54:00.001-07:00

Oleh

Syafuan Rozi

(Peneliti P2P LIPI Jakarta)

Membuat Kompetitor Pertamina

Mencari dan Menambang Cara Baru?

Menambah Kilang Minyak Baru?

Kilang Domestik Perlu

Kebijakan Antiketerlantaran Penduduk

2007-09-20T21:54:00.000-07:00

Implementasi Kebijakan

Anti Keterlantaran Penduduk di Indonesia

Oleh: Syafuan Rozi

Periset di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)-Jakarta

Abstrak

Setelah beberapa orde pemerintahan berganti di Indonesia, pertanyaan yang bisa muncul adalah apa yang sesungguhnya dibutuhkan publik menengah bawah untuk difasilitasi oleh pengelola negara. Apakah berupa perangkat kebijakan dan penentuan fokus prioritas atau dana bantuan ‘sembako’ yang habis sekali pakai dan bisa dimanipulasi distribusinya. Untuk itu perlu disusun kebijakan seperti apa yang yang seharusnya dibuat untuk dijadikan payung pelindung atau lokomotif penarik bagi percepatan perbaikan kondisi masyarakat di Indonesia yang sedang mengalami pendalaman krisis multidimensi, khususya keterpurukan ekonomi pada periode transisi pasca Soeharto.

Policy brief ini mengusulkan diformulasikannya dan diterapkannya: Undang-undang Warisan Plus Pajak Progresif untuk Pengadaan Dana Abadi Pertanggungan Sosial; Pembuatan Perda Pemberdayaan Sosial di tingkat pemerintahan lokal; Pembuatan Kebijakan Hari Peringatan/Acara Festival untuk memutar roda ekonomi pada skala keluarga di tingkat lokal. Untuk menjawab apa yang sesungguhnya dibutuhkan publik menengah bawah untuk difasilitasi oleh pengelola negara dalam rangka menanggulangi kesulitan ekonomi warga negara menegah ke bawah dan penduduk marginal, bukanlah hanya ‘sembako’ saja. Mereka memerlukan kebijakan publik yang bisa memayungi mereka untuk bisa memberdayakan diri.

I. Pengantar

Selama paruh tengah dan akhir Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto ada kelebihan dan kelemahan yang terjadi. Kelebihannya ada antara lain suasana stabilitas politik yang relatif memadai, kestabilan pangan, dibangunnya jalan-jalan tol, tempat-tempat rekreasi dan seterusnya. Kelemahannya pun ada, antara lain banyaknya anak jalanan yang berkeliaran mengadu nasib, para pencari kerja usia produktif yang mengganggur, harga komoditi yang memiskinkan petani.

Ada kecenderungan dominasi pemerintah dalam membangun suatu wilayah. Pemerintah dan birokrasi cenderung berprilaku merasa lebih punya wewenang menentukan apa yang akan dilakukan atau dibangun di suatu tempat. Sedangkan masyarakat yang berada di ‘tingkat akar rumput’, tidak pernah atau jarang ditanya terlebih dahulu tentang apa yang menjadi prioritas kebutuhan mereka. Luar Jawa mengalami ketertinggalan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana transportasi dan lainnya.

Paradigma yang berlaku saat itu adalah adalah dominasi pemerintah. Pemerintah sering berpenampilan sebagai penguasa . Elit pemerintah mengganggap dirinya sebagai patron (bapak) yang paling tahu apa yang terbaik dan publik adalah client (anak-anak).

Publik Indonesia tampak cenderung tergantung (subordinat) dan punya posisi tawar yang rendah terhadap pemerintah. Padahal publik adalah pembayar berbagai macam pajak penghasilan. Selain itu publik juga memberikan hak tanah ulayatnya untuk dikelola sebagai lahan pertambangan dan konsesi hutan yang mendatangkan pemasukan kas negara. Apakah pendapatan negara itu sudah dimaksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan publik. Pengelolaannya belum transparan dan belum merata dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah Orde Baru relatif otonom untuk menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya atau tidak dilakukannya. Publik dikooptasi agar bertindak pasif dan kurang begitu diperhitungkan partisipasinya.

II. Perumusan Masalah

Setelah beberapa orde berganti di Indonesia, pertanyaan yang bisa muncul adalah apa yang sesungguhnya dibutuhkan publik menengah bawah untuk difasilitasi oleh pengelola negara? Apakah berupa perangkat kebijakan dan penentuan fokus prioritas?. Kebijakan apa yang yang seharusnya dibuat untuk dijadikan payung pelindung atau lokomotif penarik bagi percepatan perbaikan kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis dan periode transisi pasca Soeharto.

Sebagai contoh apakah ada penelitian sederhana untuk mengetahui apakah kebutuhan masyarakat setempat menurut perhitungan mereka sendiri. Apakah mereka lebih membutuhkan penciptaan pasar bagi para penganggur terdidik dan tidak terdidik?

Apakah mereka membutuhkan, pembangunan rumah yatim piatu dan rumah singgah karena diantara mereka banyak anak-anak, orang terlantar dan pengungsi hidup di jalanan, ketimbang memutuskan membangun monumen-monumen sesuai dengan nama jalan atau merubah nama lama stadion ke nama baru yang tidak begitu banyak berdampak kepada publik kelas menengah bawah.

Prioritas-prioritas yang ada tidak ditanyakan terlebih dahulu ke masyarakat, walaupun ada wakilnya. Pembangunan yang berpola top down, sedangkan yang dirindukan masyarakat adalah pola yang bottom-up. Ada metode PRA (Partisapatory Rapid Appraisal), dengan melibatkan masyarakat lewat cara cepat jajak pendapat tentang perioritas penyusunan anggaran ke depan, proyek apa yang mereka butuhkan dan apa prioritas utama untuk dibangun di kota ini?

Apakah ada suatu model atau sistem yang mampu menanggulangi kesulitan ekonomi warga negara menegah ke bawah dan penduduk marginal seperti:

· para pencari kerja lulusan SMA/Perguruan Tinggi yang masih menganggur.

· Usia produktif yang terkena PHK.

· Penduduk miskin yang lanjut usia.

· Anak-anak Jalanan yatim-piatu.

· Anak-anak jalanan yang masih punya keluarga.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, mereka menjadi miskin kadangkala bukan karena mereka malas. Sebabnya bisa jadi sangat struktural seperti telah terjadi proses pemiskinan terhadap mereka secara turun-temurun. Mereka butuh pemberdayaan untuk keluar dari siklus kemiskinan tersebut.

III. Formulasi dan Implentasi Kebijakan Anti Keterlantaran Penduduk

Berikut ini serangkaian usulan formulasi kebijakan berikut implementasi untuk dijadikan payung pelindung atau lokomotif penarik bagi percepatan perbaikan kondisi masyarakat di Indonesia yang sedang mengalami pendalaman krisis multidimensi, khususya keterpurukan ekonomi:

1. Undang-undang Warisan Plus Pajak Progresif untuk Pengadaan Dana Abadi Pertanggungan Sosial.

Sebaiknya ada Dana Abadi untuk Pertanggungan Sosial tersebut diperoleh dari pajak progresif. Untuk itu perlu dibuat semacam Undang-undang Warisan Warga Negara. Dana yang terkumpul dialoksikan untuk mereka yang terkena PHK atau tidak mampu bekerja karena suatu hal yang telah diatur undang-undang. Setiap orang disana, selain memiliki nomor pembayaran pajak juga ‘security number’. Pembayaran gaji dilakukan on line lewat bank yang bisa diakses oleh pemerintah federal. Nanti, kalau seseorang membayar gaji ada potongan pajak yang progresif proporsional. Pajak itu yang masuk ke kas pemerintah federal untuk dikelola sebagai dana jaring pengaman sosial.

Selain itu ada juga Undang-Undang Warisan, selain pajak ada komponen warisan untuk negara yang harus diberikan si penerima penghasilan. Kedua sumber itu, pajak dan warisan dipakai untuk dana pemberdayaan bagi si penganggur, calon orang-orang terlantar, sehingga warga negara aseli tidak ada yang menjadi miskin karena mampu tidak bekerja. Selain itu ada petugas yang mengecek apakah seseorang itu benar-benar tidak punya pekerjaan atau orang pemalas biasa. Sistem pembayaran gaji on line lewat bank dan bisa diakses pemerintah federal itu bisa mengecek apabila ada orang yang punya penghasilan tapi ingin memperoleh dana pengaman sosial itu. Hal itu mudah diketahui dengan distem yang on line tersebut. Jadi bila ada yang berbohong, akan ada datanya. Seseorang penerima gaji, tidak mungkin menerima dana pengaman sosial.

2. Pembuatan Perda Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, yang memberi penguatan kepada daerah untuk mengambil inisiatif penyelesaian berbagai permasalahan lokal, kesempatan ini harus diisi oleh stakeholders di daerah.

Untuk itu diperlukan ada inisiatif DPRD untuk membuat perda warisan dan pengaturan jaring pengaman sosial di tingkat lokal. Setelah diberlakukan, perlu diatur agar seluruh penghasilan penduduk dikeluarkan/dibayarkan lewat bank yang on line. Sehingga bisa dipungut pajak dan dana warisan untuk pengelolaan jaring pengaman sosial setempat. Sehingga tidak dimungkinkan orang yang tidak menganggur bisa mengklaim dana pengaman sosial. Pembayaran gaji selama ini, lewat kantor masing-masing, menyulitkan ada bukti bahwa seseorang itu menerima gaji atau tidak, karena setiap pembayaran gaji belum on-line. Intinya diperlukan mekanisme untuk pendanaan jaringa pengaman sosial lewat Perda Dana Warisan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tingkat lokal.

Setelah dana terkumpul Pemda bisa mengembangkan konsep home industry sekaligus menjadikan warganya konsumen keluarga dari produk yang di produksi di antara mereka sendiri dan selebihnya dipasarkan ke pendatang serta diperdagangkan ke luar daerah/luar negeri.

Contoh:

- “Rumah Singgah Wisata Budaya Banten” untuk turis domestik dan manca negara, yang ditawarkan di keluarga Bantten yang dibantu membuat kamar tambahan di rumahnya untuk wisatawan tinggal. Ini bisa menambah income keluarga dan tawaran paket wisata yang berbeda dengan hotel yang sudah ada. Inti program ini adalah wisatawan bisa kost beberapa hari di keluarga Banten. Untuk itu perlu promosi ke manca negara lewat media email internet dan TV internasional.

- Outlet Factory: Pemasaran Langsung Aneka Sepatu dan Sandal Pabrik di Propinsi Banten kepada wisatawan lokal dan manca negara.

- Pengolahan tempurung kelapa menjadi arang aktif untuk norit, inti batray dan briket untuk domestik dan ekspor.

- Pembibitan dan pembesaran ikan lele, gurame, tawes, patin dan bawal tawar.

- Menghidupkan peluang peternakan jangkrik, kroto, semut rang-rang, cuk untuk makanan burung dan ikan hias.

- Pemberdayaan Pengerajin Cinderamata Tempaan dan Cor Logam Rakyat Banten, kerjasama bahan bakunya dengan Krakakatau Steel ntuk kemudian di pasarkan lewat bagian pemasaran di hotel/cottage, pasar tradisional, kampung galery seni dan pasar swalayan ibu kota.

- Budi daya Rumput Laut dan membuat Perusahaan Daerah Pembuat Agar-agar.

- Pemberdayaan Pengrajin Krupuk Kulit dan Aneka Bahan Krupuk Kampung.

- Menghidupkan Perajin Budi Daya Jamur untuk makanan dan Obat-obatan.

- Menghidupkan Perajin Konfeksi skala rumahan untuk pakaian pantai dan santai.

- Promosi Penawaran Investasi untuk Obyek Wisata Petualangan Pantai dan Laut seperti Jelajah Gua, Haiking, Sepeda Laut, Para Sailing, Diving, Snorkling, Bunje Jumping, kanao, jet-ski, lomba memancing di laut, sekolah selam dan renang, dst.

3. Kebijakan Hari Peringatan/Festival/Karnaval

Konon Perdana menteri Jepang pertama pasca perang dunia II, ia maju menjadi PM setelah menanti tidak ada yang mau dan berniat untuk mencalonkan diri. Bisa jadi semua orang memandang suram hari-hari ke depan akibat perang yang membuat luka mendalam dan melelahkan. “Saya ingin maju, kalau tidak ada yang berani maju. Tapi syaratnya Visi saya tolong didukung oleh semua orang Jepang. Saya ingin meningkatkan pendapatan perkapita setiap keluarga Jepang. Maka dari itu tolong dukung saya untuk memajukan ekonomi di tingkat keluarga. Saya akan menjadikan budaya Jepang ini eksotis, banyak pernak-pernik kecil dan dipenuhi hari-hari peringatan. Akan dihidupkan budaya minum teh dan minum sake, ikabana, tatami, masak-memasak, bela diri, melukis, berpuisi, musik, kaligrafi, porselin dan macam-macam lagi dalam rangka peringatan hari-hari bernuansa budaya itu.

Upacara-upacara dan hari-hari peringatan akan diadakan oleh negara. Dalam suasana itu banyak barang-barang atau produk yang bisa dibuat oleh setiap orang dan keluarga untuk bisa diperjual-belikan sehingga mampu memutar roda ekonomi dari tingkat terbawah yang berakar pada keluarga. Sehingga industri kecil, pemasok, sampai pengecer barang mulai berkembang untuk siap menjadi menengah dan besar. Akibatnya setiap orang bisa mempunyai pekerjaan dan tidak ada yang menganggur karena akan tertarik untuk menciptakan barang-barang yang akan diperjual-belikan dalam rangka even-even budaya dan hari peringatan tersebut.

Semua orang terlibat dalam menciptakan lapangan kerja dan menciptakan permintaan pasar sehingga income keluarga meningkat. Visi itu relatif berjalan dan mempu meningkatkan ekonomi orang Jepang yang hancur lebur akibat perekonomian ala perang. Hal itu mendorong kemandirian keluarga-keluarga Jepang dengan visi memulihkan ekonomi lewat pemberdayaan budaya dan penciptaan hari-hari peringatan yang akan menarik orang untuk memproduksi dan berjual beli barang-barang pernak-pernik. Menciptakan hari peringatan sama dengan merangang penciptaan dam pertumbuhan pasar.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bisa dilakukan dalam koridor otonomi daerah lewat cara: DPRD setempat perlu berinisiatif mengajak Pemda untuk membuat Perda yang menciptakan hari-hari peringatan, festival dan even peringatan budaya yang akan menciptakan pasar lokal yang menarik di tingkat global. Pembuatan produk pernak-pernik, karena pasarnya berupa permintaan akan barang tersebut berkaitan dengan even yang dibuat. Para pelancong pun diberi peluang untuk menambah income penduduk dengan cara Pemda dan DPRD memfasilitasi penciptaan rumah inap (homestay) yang ada di keluarga atau membuat paviliun, kemudian pelancong membayar sewa kepada keluarga itu. Payungnya, berupa even-even budaya dan hari peringatan serta promosi serta sosialisasinya dibuat atas inisiatif DPRD dan Pemda terlebih dahulu. Hal itu berkaitan dengan dinas Pariwisata, tenaga kerja, industri kecil dan koperasi, dan seterusnya. Sehingga semua lini masyarakat bergerak. Hal ini merupakan keputusan politik yang akan berdampak pada pertumuhan ekonomi keluarga.

Kita bisa mengambil pelajaran dari negeri Singapura. Lee Kwan Yew yang memimpin negara kota di pulau kecil yang minus bahan baku industri bahkan air bisa mengubah negerinya menjadi kota jasa, kota perdagangan dan festival. Belajar dari hal itu, maka kalau kita tidak kreatif menciptakan perdangan dan jasa-jasa, dan tidak ramah kepada pendatang maka kota kita akan dijauhi. Orang luar akan malas ke mari dan perekonomian kita akan mati.

Dulu orang Singapore dikenal jorok, meludah sembarangan berpakaian ala kadarnya ketika meramu makanan untuk dijual didepan pelanggan dan mahal senyum.Pendatang kalau keadaan begitu terus akan berpikir beberapa kali dulu untuk mau berwisata dan berniaga. Selain itu Lee Kwan Yew mencanangkan revolusi hidup bersih, hidup ramah. Kota ini harus menciptakan pasar dan jasa-jasa ditengah budaya yang multikultural. Sulwesi Selatan konon mempunyai 6 etnis atau suku yang beragam adat dan kebiasaanya. Ini potensi kultural dan ekonomis yang bisa dikembangkan karena menjadi daya tarik domestik, regional dan global. Untuk membangun itu perlu payung kebijakan publik dan merupakan suatu keputusan politik yang bisa dituangkan lewat suatu Perda.

4. Kerjasama Kawasan & Antar Negara

Membuat kerjasama antar travel biro di luar negeri dan daerah lain agar memasukan paket perjalan wisata terusan mereka ke Indonesian. Jangan ragu memberikan kemudahan dan apresiasi yang wajar untuk upaya sinergi ini. Kuncinya komunikasi dan berbagi peluang unutk maju bersama. Contoh: Paket wisata London-Singapura-Bengkulu-Banten lewat pesawat udara, kapal pesiar dan atau bus pariwisata antar pulau. Lakukan kesepakatan promosi dan pemasaran bersama baik LG to LG (Local Government to Local Government) maupun P to P (people to People) antara lain dengan warga antar kampus, antar pengusaha, antar seniman dan seterusnya secara paralel akumulatif. Mereka secara sinergi bis membuat tema, hari-hari peringatan atau even tertentu yang melibatkan berbagai stake holder yang terkait. Kemudian melakukan kegiatan Public Relation (PR) sepanjang tahun lewat media internet, radio, televisi dan media cetak. Contoh: Program Banten Lautan Sejuta Itik.

Perlu ditawarkan kepada petani dan remaja pencari kerja untuk berternak itik. Caranya Dinas Peternakan bekerjasama dengan pengusaha itik yangberkantor di Menara Kadin, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan merintis upaya meminjamkan/menjual anak itik kepada warga di Pesisir/rawa/Persawahan, setelah 3-5 bulan bisa dijual atau dijadikan petelur. Untuk itu perlu dihidupkan program pasca panen telur yang dipromosikan lewat iklan keseluruh dunia bisa lewat televisi/internet seperti: Hari “Perang Telur Itik di kota A” sebagian telur direlakan untuk dipakai sebagai alat lempar-melepar sehingga terbangun suasana meriah dan khas. Even ini akan menarik perhatian wisatawan dan investor luar datang ke Indonesia. Saat itu sekaligus digelar perdagangan makanan seperti Itik panggang, bebek tulang lunak yang di-presto, cindera mata kulit telur, Wisata Boga: Masakan Keong Untuk Turis Prancis. Hari Tempura (Masakan Udang Tambak untuk Turis Jepang). Hari Serba Cumi-cumi. Pagelaran Hari Debus Mendunia. Promosi Kearifan Lokal Warga Badui lewat Televisi dan Internet. Even Budaya dan Hari Lingkungan Konservasi . Hari Mengenang Krakatau. Hari Bersih Laut Anyer-Labuan. Hari Serba Beras dan Padi Se-Banten. Hari Permainan Rakyat. Dan sebagainya.

5. Perpindahan Ibukota Negara Berkala setiap 25 Tahun Sekali.

Jika berbagai masalah sosial menumpuk di Jakarta, bisa jadi karena Jakarta adalah ibu kota negara yang menjadi tempat konsentrasi uang dan pembangunan yang begitu cepat. Ibarat gula, berbondong-bondong semut –para pencari kerja- berdatangan ke sana. Jakarta menjadi kota yang kumuh, macet, panas, banyak kejahatan, dan lebih kejam dari ibu tiri.

Ada hipotesa yang perlu dibangun untuk menghindari Jakarta menjadi magnet kampung besar bagi penduduk miskin yaitu membangun pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta. Berikan kesempatan kepada setiap propinsi di Indonesia secara bergilir setiap 25 tahun sekali sebagai ibu kota negara. Manfaat yang akan diperoleh adalah terjadinya: 1. Pemerataan pembangunan yang luar biasa. Selama jadi ibu kota negara, wilayah tersebut akan memperoleh percepatan dalam pembangunan. 2. Ide ini dapat menjadi penyelamat integrasi Indonesia, bila penerapan otonomi daerah masih mengecewakan daerah-daerah. Dengan kebijakan ini, ada harapan setiap propinsi untuk menjadi ibu kota negara, artinya berhak memperoleh kesempatan mengelola dana bagi hasil SDA (Sumber daya Alam) sebesar 75 % daeri daerah lain yang kaya SDA-nya.

Konsep hijrah atau migrasi kota ini bukan ide baru, pernah diterapkan oleh Rasullulah Muhamad yang memindahkan pusat kegiatannya dari Makkah ke Madinah, Australia pun memindahkan ibu kotanya dari Sydney ke Canberra, Jerman Bersatu pun memindahkan ibu kotanya ke tempat baru. Indonesia pun di masa perjuangan pernah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta dan Bukit Tinggi untuk tetap eksis.

IV. Penutup

Untuk menjawab apa yang sesungguhnya dibutuhkan publik menengah bawah untuk difasilitasi oleh pengelola negara dalam rangka menanggulangi kesulitan ekonomi warga negara menegah ke bawah dan penduduk marginal, bukanlah hanya ‘sembako’ saja. Mereka memerlukan kebijakan publik yang bisa memayungi mereka untuk bisa memberdayakan diri.

Pemda dan wakil rakyat perlu menampilkan program-program konkrit untuk memberdyakan masyarakat menuju kemakuran bersama. Gerakan masyarakat lokal untuk mempunyai kesadaran mengerti selera konsumen, punya kreatifitas tinggi, inovasi, estetika dan imajinasi produktif yang tanpa akhir, menjadi lebih jujur, lebih ramah, lebih komunikatif dengan wisatawan, berestetika seni, menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Jadikan masyarakat kita berfikir terbuka seperti parusut. Parasut akan bekerja baik bila terbuka dan terkembang di tiup angin.

Untuk permodalan, DPR, DPRD dan Pemda perlu membuat Undang-undang/Perda Warisan Plus Pajak Progresif untuk ‘Pengadaan Dana Abadi Pertanggungan Sosial’. Bank Pemerintah Daerah diberdayakan unuk menyalurkan pinjaman tanpa bunga kepada warga yang mau berusaha wiraswasta dengan sistem bagi hasil keuntungan. Untuk itu diperlukan supervisi yang efektif.

Indonesia memerlukan Kebijakan yang bervisi meningkatkan kemakmuran rakyatnya (improving public wealthy) yang menjadi kebutuhan dan harapan orang banyak, ketimbang menyaksikan pemimpinnya yang abai dan sibuk dengan rutinitas dan formalitas upacara dan kunjungan kerja belaka. Jika partai politik sibuk bertikai diantara mereka atau Pemda tidak berbuat apa-apa maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Untuk itu Eksekutif Pusat dan Pemda perlu berbuat banyak hal secara sistematis, terukur, nyata dan terprogram. (SR)